Advertisement
Ini Daftar Masyarakat yang Bisa Dapat Insentif Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja 2023
Tampilan situs resmi Kartu Prakerja www.prakerja.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO - Pemerintah resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja pada 2023 dengan skema normal, namun berbeda syaratnya.
Kebijakan baru untuk program Kartu Prakerja tahun ini terbagi menjadi dua yakni pertama, terkait pelaksanaan pelatihannya.
Advertisement
Pada tahun sebelumnya, pelatihan Kartu Prakerja dilaksanakan secara full online. Namun skema berbeda akan diterapkan tahun ini. Beberapa provinsi di Indonesia akan mendapat jatah pelatihan offline.
BACA JUGA : Rahasia Lolos Kartu Prakerja 2023, Ini Cara Daftarnya!
Pelatihan luring atau offline dimulai di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Meski demikian, tetap ada kemungkinan jika pelatihan akan dilakukan secara hybrid (gabungan online dan offline).
Sementara kebijakan kedua berkaitan dengan siapa saja yang boleh mendaftar. Mereka yakni:
1. WNI berusia minimal 18 tahun
2. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
3. Tidak menyandang status sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota POLRI, Kepada Desa dan perangkat Desa, Direksi Komisaris, Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Masyarakat yang mendapat bansos boleh mendaftar
Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap besaran bantuan yang diterima peserta.
BACA JUGA : Catat! Ini Syarat Terbaru Pendaftaran Kartu Prakerja 2023
Sebelumnya, total besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp3,55 juta per individu, dengan rincian Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Kini besaran bantuan yang diberikan kepada penerima bansos yakni sebesar Rp4,2 juta per individu. Ini terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, biaya penggantian transportasi sebesar Rp600.000 yang dibayar satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
