Advertisement
Tuntut Usut Tuntas Kasus Kanjuruhan, Keluarga Madura Jogja Kirim Surat ke Presiden

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Perkumpulan Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta agar tragedi di Stadion Kanjuruhan diusut tuntas dan pihak-pihak yang terlibat diproses hukum yang setimpal.
Surat itu dikirim pada Rabu (12/10/2022) melalui kuasa hukum KMY, LBH Arya Wiraraja.
Advertisement
Perwakilan LBH Arya Wiraraja, Mustofa mengatakan KMY menyampaikan keperihatinan dan dukacita yang mendalam atas terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menelan ratusan korban jiwa.
Menurutnya, dugaan perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum yang terjadi di Stadion Kanjuruhan sangat mencoreng dan merusak muruah Indonesia di kancah internasional.
BACA JUGA: Haryadi Suyuti Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jogja
Peristiwa ini juga memilukan sebab ratusan nyawa seolah tak berharga dan menjadi korban kesalahan Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) petugas pengamanan di lokasi peristiwa.
"Oleh karena itu, mohon diberikan sanksi yang berefek-jera, pencopotan jabatan, ganti kerugian, bahkan sanksi pidana kepada para pihak yang bertanggungjawab sesuai undang-undang," kata Mustofa.
Dalam surat yang dikirim tersebut, ada empat poin yang disampaikan. Pertama, mendesak Presiden untuk menuntaskan dugaan tindak pidana di Stadion Kanjuruhan Malang.
Kedua, mendesak Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk memproses semua pihak yang terlibat dalam peristiwa dugaan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum di Stadion Kanjuruhan secara transparan, dan berkeadilan.
Ketiga, mendesak Komisi III DPR RI untuk memanggil, memantau dan meminta pertanggungjawaban Kapolri dan Panglima TNI serta pihak-pihak terkait lainnya. Keempat, mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk terlibat aktif dalam pemulihan korban anak dalam peristiwa tersebut. "Kami menilai tindakan represif petugas pengamanan di Stadion Kanjuruhan melanggar Pasal 28A UUD 1945," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement

Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Pakistan Sebut Mempertimbangkan Opsi Damai dengan India, Ini Syaratnya
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Advertisement