Advertisement
Data Bocor, Menkominfo: Itu Tugasnya Badan Siber
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memberikan penjelasan di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan serangan siber seperti kasus data bocor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir bukan menjadi tugasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan dalam melawan serangan siber seperti kebocoran data bukanlah tugas Kemenkominfo. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2019.
"Itu domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara [BSSN]," jawab Johnny.
Kemenkominfo saat ini masih berkoordinasi antar lembaga dalam penanganan serangan siber ini. Dengan banyak serangan siber di ruang digital, Kemenkominfo meminta dukungan Komisi I DPR untuk peralatan, kemampuan teknis maupun sistem serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kelembagaan BSSN.
Johnny mengatakan tugas Kemenkominfo ketika ada serangan siber adalah memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada. Apabila tidak patuh, mereka akan diberi sanksi.
"Kami lagi melakukan audit. Dalam hal ini, kewenangan itu juga terbatas dalam payung hukum yang ada. Mudahan dengan nantinya ada UU PDP bisa mendapatkan tambahan model sanksi yang diberikan," tutup Johnny.
Komisi I DPR menilai kebocoran data yang dialami hingga 3 kali dalam sebulan membuat peran Kemenkominfo dipertanyakan.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Nico Siahaan mempertanyakan apakah Kemenkominfo mampu menahan serangan terhadap data. Mantan pembawa acara ini mengatakan kebocoran data sampai 3 kali dalam sebulan merupakan hal yang keterlaluan.
"Ini sudah menjadi lampu merah bahwa bagaimana menjaga data ini seharusnya menjadi catatan," ujar Nico, Rabu (7/9/2022).
Sebagai informasi, pada Agustus sudah terjadi 3 kasus kebocoran data. Pertama terjadi pada data PLN yang menyangkut 17 juta pelanggan, kedua kebocoran data Indihome dan ketiga dugaan kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM Card prabayar.
Advertisement
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Nasdem Akan Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024
Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Berjanji Usut Tuntas Pengamanan Pertandingan
TRAGEDI KANJURUHAN: Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi Jadi Sorotan LPSK
Advertisement
Update Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan Versi Kapolri
BSU Tahap IV Cair Besok, Ini Link Resmi Cek Nama Penerima dan Cara Mencairkannya
Cerita di Luar Kanjuruhan saat Kerusuhan, 3 Kali Gas Air Mata Masuk Warung
Pascakerusuhan Kanjuruhan, Kapolri Bertolak ke Malang, Ini Agendanya
Tragedi Kanjuruhan, Pemerintah Wajib Evaluasi, Jangan cuma Cemaskan Sanksi FIFA
Advertisement
Menko Airlangga: Modifikator Mobil Indonesia Miliki Pasar Besar di Luar Negeri
Pascakerusuhan Kanjuruhan, PSSI Akan Lobi FIFA agar Tak Beri Sanksi
Mengapa Gas Air Mata Bisa Mematikan dan Bagaimana Cara Mengatasi Efeknya
Advertisement
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Airlangga Sampaikan Duka Mendalam
Berita Pilihan
- Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
- 9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Advertisement
Pakai Danais, 40 Rumah Warga Miskin Dibangun dengan Arsitektur Gaya Jogja
Advertisement
Perhatian! Sewa Jip di Tebing Breksi Bakal Naik Rp50.000 Mulai 1 November 2022
Advertisement
Berita Populer
- Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 2 Oktober 2022
- Dari Bidang Makanan sampai Kesehatan, 21 CEO Meraih Achievement Award
- Ingin Dapat BLT UMKM? Ini Cara Daftarnya
- Mengapa Gas Air Mata Bisa Mematikan dan Bagaimana Cara Mengatasi Efeknya
- Tragedi Stadion Kanjuruhan, Airlangga Sampaikan Duka Mendalam
- Hubungan dengan Keluarga Merenggang, Pria Ini Kencingi Makam Mantan Istri Setiap Hari
- Ratusan Jadi Korban di Stadion Kanjuruhan, KNPI: Tindakan Represif Polisi Harus Dievaluasi
Advertisement
Advertisement
