Advertisement
Bupati Sragen Akui Pernah Terima Gratifikasi

Advertisement
Harianjogja.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengakui pernah menerima gratifikasi dari masyarakat.
Hal itu diungkapkannya saat dihadapan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang ke Sragen, Senin (25/7/2022).
Advertisement
Yuni menerima gratifikasi itu karena tak mau melukai hati warganya yang sudah susah payah menyiapkan barang itu. Adapun gratifikasi yang diterima Bupati ternyata berupa lotis dan kacang rebus saat kunjungan kerja ke desa-desa.
“Seperti pencanangan Tumis beberapa hari lalu, saya pulang pasti di mobil sudah banyak aroma buah. Ada lotis, ada gedang godok [pisang rebus], hingga kacang godok. Bagaimana bisa kurus? Kalau tidak diterima khawatir melukai hati yang menyiapkan. Ibu-ibu PKK dan RT itu sudah ngemenke untuk menyiapkan makanan itu,” ujar Yuni.
Sementara kehadiran KPK di Sragen saat itu dalam rangka Pencanangan Zona Integritas dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan. Kegiatan ini digelar di Aula Sukowati Setda Sragen.
Dalam kesempatan itu, Bupati bersama Wakil Bupati dan pejabat KPK sempat menyerahkan piagam kepada 27 lembaga yang dicanangkan sebagai zona integritas. Lembaga itu yakni 25 puskesmas, satu SD dan satu SMP.
Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Sragen itu dihadiri Group Head II Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Sugiarto dan Pemeriksa Gratifikasi KPK, Anjad Prasetyo. Sekretaris Daerah (Sekda) Tatag Prabawanto, seluruh pejabat eselon II, camat dan pejabat eselon III lainnya juga ikut hadir.
Bupati Yuni mengharapkan 27 lembaga yang dicanangkan sebagai zona integritas itu benar-benar bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK). Pencanangan zona integritas di Sragen sebenarnya sudah dilakukan sejak 2018. Sejak itu, Yuni sudah mencanangkan zona integritas di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Polres Sragen, dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sragen.
Sayangnya, menurut Bupati, semua hanya berhenti di pencanangan. Termasuk di dua dinas di lingkungan Pemkab Sragen, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Padahal semua bisa menjadi zona wilayah bebas korupsi. Untuk menuju ke sana, kami belajar mengenai gratifikasi dengan KPK,” ujarnya.
Yuni meminta seluruh pejabat yang hadir untuk belajar tentang gratifikasi bersama KPK. Ini agar mereka bisa melaksanakan tatak kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berdedikasi, serta mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement