Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye Mendag Zulkifli Hasan, Ini Penjelasan Bawaslu

Surya Dua Artha Simanjuntak

Selasa, 19 Juli 2022 - 22:57 WIB

Bhekti Suryani

Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye Mendag Zulkifli Hasan, Ini Penjelasan Bawaslu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty (kanan) saat menemui awak media di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022) - Bisnis/Surya Dua Artha Simanjuntak

Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengkaji laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty mengaku belum sempat membaca laporan dugaan pelanggaran kampanye Zulhas yang baru masuk pada Selasa (19/7/2022) siang. Meski begitu, dia memastikan Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Ketika ada yang melaporkan ke Bawaslu, maka Bawaslu punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporannya," ujar Lolly kepada awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022).

PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Dia menerangkan, Bawaslu terlebih dahulu akan melakukan kajian terhadap laporan yang masuk. Dari hasil kajian, Bawaslu akan lakukan rapat untuk menentukan apakah benar Zulhas melakukan pelanggaran atau tidak.

Bawaslu hanya dapat melakukan tindakan jika sudah ada peserta Pemilu. Sedangkan, hingga kini pendaftaran peserta Pemilu 2024 belum dibuka.

"Jadi harus ada subjeknya siapa, pelapornya siapa, harus jelas, karena yang ditindak kan peserta Pemilu, sekarang kita dalam situasi peserta Pemilu belum ada," jelasnya.

Sebelumnya, Lingkar Madani Indonesia (Lima), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Kata Rakyat melaporkan aksi kampanye minyak goreng oleh Mendag Zulhas ke Bawaslu. Zulhas dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 276 ayat (2) tentang kampanye di luar jadwal dan pasal 281 tentang kampanye menggunakam fasilitas negara dalam UU No. 7/2017 (UU Pemilu).

Mereka sadar, hingga kini peserta Pemilu 2024 belum ada. Meski begitu, mereka tak ingin Bawaslu hanya mengawasi tahapan Pemilu saat pesertanya sudah ada ataupun saat tahapan kampanye saja.

"Kalau Bawaslu cuma bekerja dalam 75 hari masa kampanye, 5 tahun [masa kerja Bawaslu] itu buat apa?" ujar Direktur Eksekutif Lima Ray Rangkuti.