Advertisement
Petinggi ACT Ternyata Pernah Dilaporkan terkait Penipuan
Ilustrasi - Antara/Laily Rahmawaty
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengatakan pernah meminta klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
“Sudah ada beberapa pihak yang sudah diklarifikasi," ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Namun, Andi mengatakan bahwa klarifikasi tersebut merupakan tahap penyelidikan terkait dengan dugaan penipuan atau keterangan palsu akta otentik yang berada pada Pasal 378 atau 266 KUHP. "Dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta autentik [378 atau 266 KUHP]," tuturnya.
BACA JUGA: PPATK: Transaksi Gelap ACT Sudah Terendus Sejak Lama, Ada Dugaan Terorisme
Diketahui juga jika Presiden ACT, Ibnu Khajar dan eks petinggi ACT, Ahyudin pernah dilaporkan ke Bareskrim dengan dugaan yang sama. Laporan itu terdaftar pada nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim ter tanggal 16 Juni 2021. Andi membenarkan soal adanya laporan itu. "Sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana," ujar Andi Rian.
Sebelumnya, ACT menjadi perbincangan karena kasus penyelewengan dana umat yang terbongkar oleh majalah Tempo. Dengan adanya dugaan tersebut Bareskrim Polri mengatakan tahapan untuk kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dengan masalah penyelewengan dana umat baru masuk tahap penyelidikan.
“Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa.
Dedi juga menjelaskan jika apa yang dilakukan oleh Bareskrim mengenai kasus ACT masih dalam penyelidikan pulbaket atau mengumpulkan bahan dan data keterangan terlebih dahulu. “Belum ada laporan, masih lidik pulbaket,” tutur Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Petinggi Golkar Curiga Ada Pihak Ingin Amandemen UUD 1945
Curhat Mensos Risma Ke DPR, Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Pemerintah Akan Tetapkan Vaksin Booster Berbayar Rp100.000
Advertisement
Banyak Pemda Pertahankan Status Kemiskinan di Daerahnya, Kenapa?
Bripda HS, Anggota Densus 88 Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online
Relawan GP Mania Bubar, Bukti Jokowi Tingggalkan Ganjar?
Ini Daftar Konglomerat Pemilik Maskapai Penerbangan Populer di Indonesia
Advertisement
Sejumlah Fenomena Alam Aneh Terjadi di Turki Sebelum Gempa Mengguncang
Pesawat Susi Air Diduga Disabotase, Bagaimana Nasib Pilot dan Penumpang?
Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Bakal Diperluas di Jawa-Bali-NTB
Advertisement
Jokowi Minta TNI-Polri Tidak Terlibat Politik Praktis di Pemilu 2024
Berita Pilihan
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Akhirnya, Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp100 Miliar
- 2023, DPUPKP Bantul akan Aspal 39 Ruas Jalan
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
Advertisement
LBH Jogja Ungkap Serangkaian Ketidakadilan Ekonomi Warga Sepanjang 2022
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Erdogan Umumkan Keadaan Darurat Selama Tiga Bulan untuk Cari Korban Gempa
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
- Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Praktisi Mengajar, Minat?
- Jalan Menuju Proyek Tol Jogja Solo Banyak Rusak, Bupati Panggil PT JMM
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Kementerian Perdagangan Temukan Perusahaan Tak Distribusikan Minyakita
- Polri Masih Cari Pilot dan Penumpang Susi Air
Advertisement
Advertisement
