Prabowo Minta TPA Open Dumping Dihentikan, Sampah Ditangani dari Hulu

Harianjogja.com, BEKASI—Presiden Prabowo Subianto meminta praktik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping segera diakhiri. Penanganan sampah ditegaskan harus dimulai dari hulu guna mencegah krisis lingkungan yang kian meluas di berbagai daerah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan arahan tersebut usai mengikuti aksi bersih dalam rangka Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut Hanif, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengingatkan bahwa banyak TPA di Indonesia sudah berusia sekitar 17 tahun, sementara secara teknis usia pemanfaatan TPA rata-rata hanya 20 tahun.

"Kemarin di dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua TPA akan berakhir tahun 2028. Kepada bapak bupati, wali kota, selaku penanggung jawab utama dari penanganan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

Selain meminta penghentian praktik open dumping, Presiden juga menginstruksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi demografis masing-masing daerah.

"Bapak Presiden mengingatkan kepada kita apapun teknologinya, maka penanganan sampah di hulu menjadi kuncinya. Jadi tetap kepada hulu-hulu harus dilakukan penanganan," kata Menteri Hanif.

Ia menambahkan, kondisi darurat sampah kini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, selain penguatan penanganan dari sumbernya, pemerintah juga mendorong solusi cepat melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Wilayah Bekasi Raya termasuk salah satu target pembangunan PSEL bersama sembilan wilayah aglomerasi lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat gerakan pembersihan di berbagai daerah.

"Korve kebersihan diminta oleh Bapak Presiden dilakukan terus dipimpin langsung oleh wali kota, bupati, secara terus-menerus atau paling tidak seminggu sekali, kata Bapak Presiden. Sehingga akan mendorong perubahan sikap oleh masyarakat. Jadi tentu Gerakan Nasional Indonesia ASRI tidak boleh melemah," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penghentian TPA open dumping dan penanganan sampah dari hulu menjadi agenda prioritas nasional yang harus dijalankan konsisten oleh pemerintah daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara