Advertisement
PKS Minta Zulkifli Hasan Harus Bisa Turunkan Harga Minyak Goreng

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, berharap Zulkifli Hasan yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menurunkan harga minyak goreng.
Mulyanto mengatakan Mendag yang baru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar profesional.
Advertisement
“Pemerintah ini masih utang janji ke masyarakat untuk menurunkan harga migor sesuai harga eceran tertinggi. Bahkan dua pekan lalu Presiden [Jokowi] secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).
Dia menegaskan Mendag yang baru harus bisa membantu Presiden Jokowi memenuhi janjinya menurunkan harga migor.
"Jangan malah ikut-ikutan tebar janji tapi ujung-ujungnya malah mau menghapuskan migor curah," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, melempar wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah.
BACA JUGA: Kontroversi Mendag Zulkifli Hasan, Didamprat Aktor Hollywood Hingga Juara Obral Izin Pembukaan Hutan
Politisi dari Fraksi PKS ini menolak dan memberi warning kepada Pemerintah, agar tidak mengangkat isu yang kontroversial tersebut. Menurutnya, isu ini sejatinya wacana yang sudah lama dan Pemerintah sendiri yang membatalkannya. Memang dibanding migor kemasan, migor curah kurang higienis, serta terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga CPO.
Namun, masyarakat kecil serta UMKM masih sangat membutuhkannya. Migor curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan, sebesar 3,7 juta ton pada tahun 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan migor nasional.
“Pemerintah jangan seperti pepatah “buruk rupa cermin dipecahkan”. Karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga migor curah, maka migor curah tersebut malah dihapuskan. Daripada membuat bising, silahkan saja Pemerintah hapus migor curah tersebut, kalau berani. Saya yakin akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat kecil, lanjut Mulyanto masih membutuhkan migor yang terjangkau harganya, seperti migor curah ini. Karenanya, ketimbang mengangkat wacana ini, maka sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan.
"Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak yang bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru," tegasnya.
Mulyanto menilai hari ini minyak goreng curah masih langka dan mahal di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia juga menyoroti berbagai janji pemerintah termasuk Presiden Jokowi untuk menurunkan harga dalam dua pekan, tapi tidak juga terbukti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement