Advertisement
Korupsi di Garuda Indonesia Diduga Libatkan Banyak Pihak

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menduga korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia Tbk melibatkan banyak pihak.
“Pasti soal-soal ini akan diputuskan secara kolegial di antara direksi Garuda. Jadi, menurut saya tidak hanya seorang dirut yang memutuskan. Pasti ini kolegial direksi. Keputusan itu juga harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris. Jadi dewan komisaris akan melihat apakah oke atau tidak oke bisnis ini,” kata Toto dalam diskusi daring, dikutip Jumat (14/1/2022).
Advertisement
Toto menilai, fungsi pengawasan yang ranahnya ada di dewan komisaris tidak berjalan dengan baik. Di samping itu, eksternal auditor tidak melakukan audit dengan cukup komprehensif, karena tidak bisa menemukan masalah-masalah.
“Perbaikan fundamental dari sisi pengawasan baik internal dan eksternal menjadi pembelajaran ke depan bagi garuda atau BUMN lain,” imbuhnya.
Toto menjelaskan, rencana untuk pengadaan pesawat masuk dalam aksi korporasi yang cukup penting. Oleh karena itu, keputusan pengadaan pesawat harus dibahas dan disepakati oleh para direksi Garuda, bahkan disetujui oleh dewan komisaris.
Dengan melihat mekanisme itu, Toto menilai skandal penyewaan pesawat ATR 72-600 ini terjadi karena mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik.
Dia pun menduga korupsi pengadaan pesawat ini tidak hanya diketahui dan dilakukan satu orang, tapi banyak pihak.
“Jadi ada jenjang yang harus mereka itu, sehingga tidak mungkin satu orang ada di sana. Jadi kalau kemudian terjadi tanda petik skandal seperti ini, ya berarti ada mekanisme pengawasan yang kurang berjalan dengan baik dalam pengambil keputusan,” kata Toto.
Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan pesawat Garuda Indonesia ATR 72-600.
Erick mengakui pihaknya sudah lama mengetahui perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan pesawat Garuda Indonesia tersebut.
Namun, Erick menjelaskan, bahwa pihaknya membutuhkan bukti dan hasil audit terlebih dulu sebelum perkara itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Nah, ini kami sudah serahkan hasil audit sekaligus investigasi kami ke Jaksa Agung, jadi ini bukan tuduhan ya," tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (11/1/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement