Advertisement
Menko Polhukam Bertemu Panglima TNI, Bahas Papua hingga HAM Berat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantornya, Kamis, (25/11/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Menko Mahfud dan Jenderal Andika membahas dua isu, yaitu terkait pendekatan baru pemerintah terhadap Papua dan pelanggaran HAM.
Advertisement
Terkait pendekatan baru tentang penanganan Papua, Mahfud menyampaikan bahwa hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20 tahun 2020.
BACA JUGA : Andika Perkasa Janji TNI Akan Terbuka soal Kasus Cekcok Ibunda Arteria Dahlan
“Intinya itu pendekatan Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis,” katanya dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (25/11/2021).
Menurutnya, pemerintah akan pendekatan pembangunan kesejahteraan di Papua, lalu komprehensif atau meliputi semua hal, sinergis mencangkup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri.
Sementara itu, kata Menko, pendekatan teknisnya adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. “Jadi kalau kata Presiden [Jokowi] muncul produk yang menyatu, bukan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI Andika Perkasa menambahkan bahwa pihaknya akan selalu menggunakan dasar hukum yang kini berlaku dalam penanganan segala persoalan di Papua.
"Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," kata Andika.
Kemudian, pertemuan antara Menko Polhukam dan Panglima TNI membahas pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI.
Mahfud mengatakan saat ini pemerintah harus menyelesaikan 13 kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Dari 13 ini, yang sembilan adalah peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM sebelum tahun 2000 atau sebelum lahirnya undang-undang tentang peradilan HAM,” katanya.
Dengan demikian, menurut Undang-Undang penyelesaian sembilan kasus HAM berat tersebut adalah dengan persetujuan atau permintaan DPR RI atau bukan Presiden.
Sementara itu, empat kasus lainnya terjadi setelah tahun 2000 dimana salah satunya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni peristiwa Paniai.
"Yang menyangkut TNI ini nanti bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita. Pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis akan kita selesaikan, koordinasi Panglima, bersama Kemenko dan Kejaksaan Agung," ungkap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman dan Kulonprogo, Selasa 1 Juli 2025
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement