Advertisement
Menko Polhukam Bertemu Panglima TNI, Bahas Papua hingga HAM Berat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantornya, Kamis, (25/11/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Menko Mahfud dan Jenderal Andika membahas dua isu, yaitu terkait pendekatan baru pemerintah terhadap Papua dan pelanggaran HAM.
Advertisement
Terkait pendekatan baru tentang penanganan Papua, Mahfud menyampaikan bahwa hal itu tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20 tahun 2020.
BACA JUGA : Andika Perkasa Janji TNI Akan Terbuka soal Kasus Cekcok Ibunda Arteria Dahlan
“Intinya itu pendekatan Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis,” katanya dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (25/11/2021).
Menurutnya, pemerintah akan pendekatan pembangunan kesejahteraan di Papua, lalu komprehensif atau meliputi semua hal, sinergis mencangkup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri.
Sementara itu, kata Menko, pendekatan teknisnya adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. “Jadi kalau kata Presiden [Jokowi] muncul produk yang menyatu, bukan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI Andika Perkasa menambahkan bahwa pihaknya akan selalu menggunakan dasar hukum yang kini berlaku dalam penanganan segala persoalan di Papua.
"Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," kata Andika.
Kemudian, pertemuan antara Menko Polhukam dan Panglima TNI membahas pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI.
Mahfud mengatakan saat ini pemerintah harus menyelesaikan 13 kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Dari 13 ini, yang sembilan adalah peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM sebelum tahun 2000 atau sebelum lahirnya undang-undang tentang peradilan HAM,” katanya.
Dengan demikian, menurut Undang-Undang penyelesaian sembilan kasus HAM berat tersebut adalah dengan persetujuan atau permintaan DPR RI atau bukan Presiden.
Sementara itu, empat kasus lainnya terjadi setelah tahun 2000 dimana salah satunya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni peristiwa Paniai.
"Yang menyangkut TNI ini nanti bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita. Pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis akan kita selesaikan, koordinasi Panglima, bersama Kemenko dan Kejaksaan Agung," ungkap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement

Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 6 Desember 2023, Tiket Rp50.000
Advertisement

Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Besok, Polda Metro Jaya Kembali Panggil Tersangka Firli Bahuri
- Jokowi Tepis Tudingan Agus Rahardjo yang Mengaku Dimarahi dan Diminta Hentikan Kasus E-KTP
- Jokowi Perintahkan Mahfud MD Tangani Pengungsi Rohingya
- Evakuasi Pendaki Terkendala karena Gunung Merapi Masih Erupsi
- Gelar Festival Motor Listrik di Solo, PLN bersama Pemprov Jateng dan Kementrian ESDM Bersinergi Wujudkan Transisi Energi Bersih
- Polri Dukung KPK Serius Memberantas Korupsi
- IPW Desak Polisi Menahan Firli Bahuri, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement