Advertisement
Ini Regulasi yang Hambat Investasi Energi Terbarukan
Penampakan udara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sebira 400 kWp. - PLN Enjiniring
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa menilai sejumlah kebijakan pemerintah menghambat masuknya investasi di sektor energi baru terbarukan.
Dia menyebutkan bahwa Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor. Pada beleid ini, harga pembangkit energi terbarukan (ET) mengacu pada BPP PLN.
"Ini membuat harga pembangkit ET dipaksa serendah mungkin mengacu harga BPP, padahal BPP berasal dari harga pembangkit dg berbagai usia, bahkan yang sudah balik modal," katanya kepada Bisnis, Rabu (24/11/2021).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Regulasi lainnya adalah peraturan perjanjian jual beli listrik yang dituangkan dalam Permen ESDM No 10/2017. Dia menilai isu utama aturan ini adalah pembagian risiko yang tidak berimbang antara pengembang dan PLN.
"Tercermin dalam klausul utama yang diatur dalam Permen tersebut. Misalnya dalam ketentuan disebutkan jika PLN tidak dapat mengevakuasi daya dari pembangkit karena force majeure, maka PLN dibebaskan dari kewajiban pembayaran kepada pengembang [independent power producer/IPP]," jelasnya.
Di sisi lain, dia menilai kendala lainnya adalah insentif pajak yang tidak banyak memberi manfaat. Terlebih insentif banyak diberikan kepada pembangkit panas bumi (PLTP). Itu juga dalam bentuk risiko eksplorasi dan penugasan eksplorasi kepada BUMN.
Fabby menambahkan kendala lain adalah pembangunan PLTP dan pembangkit energi terbarukan lainnya, mayoritas hanya dalam bentuk proyek IPP yang dibeli oleh PLN.
Masalahnya kaya dia, saat ini pemerintah masih mengembangkan proyek 35 GW yang didominasi PLTU. Di sisi lain kondisi PLN yang mengalami kelebihan kapasitas dalam dua tahun terakhir membuat PLN membatasi pembelian dari ET.
"Ini bisa dilihat dari penambahan kapasitas pembangkit ET yang rendah sejak 2015 sampai dengan 2020," katanya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tiga Hari Ke Depan, Jateng Dilanda Cuaca Ekstrem
Resmi, Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri
Sekda Boyolali Persilakan Wartawan Bikin Berita Jelek, Asal...
Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Advertisement
Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Jokowi Geram Indonesia Terus Impor Aspal
Kantor Tesla di Jerman Kebakaran selama 5 Jam
Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 30 September 2022
Rusia Gelar Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru
Advertisement
Jaga Persaingan Usaha, Aptrindo Usul Truk di Atas 20 Tahun Dimusnahkan
Cek Link Lowongan Kerja Kereta Cepat Indonesia Untuk SMA, SMK, dan Sarjana
Ini Daftar Vaksin yang Wajib untuk Bayi dan Anak
Airlangga Bertemu Puan, Buka Peluang Koalisi Pilpres 2024?
Advertisement
Mantan Kabag Renmin DivPropam Polri Didemosi Satu Tahun
Berita Pilihan
Advertisement
Yayuk Basuki Sudah Main ke Pasar Rakyat Jogja Gumregah, Kamu Kapan?
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
- Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
- Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
- Rusia Matikan Tombol Energi, Eropa Terancam Puasa Internet Berjamaah
- Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Ekonomi Nasional
- Bawaslu Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Tak Penuhi Syarat
- Siap-Siap! PLN Sebut Biaya Penyambungan Listrik Makin Mahal
Advertisement
Advertisement
