Advertisement
UMP 2022: Jakarta Tertinggi, DIY Terendah
Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO-Menaker Ida Fauziyah mengatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022 hanya akan naik 1 persen saja, yakni tepatnya 1,09 persen.
Padahal sebelumnya, para buruh sepakat untuk menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 10 persen. Pasalnya selama periode 2017-2020, upah minimum selalu naik di atas 8 persen. Kemudian saat pandemi Covid-19, UMP naik 3 persen.
Advertisement
Penetapan UMP juga akan menunggu keputusan masing-masing Gubernur paling lambat 20 November 2021. Sementara untuk UMK ditetapkan paling lambat 30 November 2021.
Ida menyampaikan, bagi daerah yang tidak mengikuti garis UMP yang ditetapkan pemerintah pusat, maka akan dikenai sanksi.
Sanksi tersebut bakal diberikan kepada pemda dan perusahaan yang membangkang.
Baca juga: Serikat Pekerja Desak Gubernur Gunakan Hak Diskresi Naikan UMP 2022
"Mendagri sudah sampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan Upah Minimum. Ada sanksi diberikan kepada kepala daerah yang nggak memenuhi kewajiban. Sanksi administrasi, kemudian sampai terberat pemberhentian sementara dan permanen. Sanksi terhadap perusahaan akan sanksi pidana," tegas Ida.
Jika kenaikan UMP rata-rata hanya 1,09 persen, maka berikut simulasi upah yang akan diterima buruh di tahun 2022.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi dengan total upah Rp 4.416.186,548/bulan.
Apabila UMP Jakarta naik 1,09%, maka secara nominal terjadi kenaikan Rp48.136,43/bulan. Maka buruh akan mendapatkan UMP sebesar Rp4.464.322,98/bulan.
Sedangkan DIY yang miliki UMP paling rendah, yakni Rp1.765.000/bulan. Upah naik sebesar Rp19.238,5/bulan, dengan total gaji yang diterima buruh Rp1.784.238,5/bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Sebut KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok
Ketua Komisi XII DPR Laporkan Akun Media Sosial ke Polisi
Polisi Tangkap Guru Diduga Aniaya Siswa hingga Meninggal Dunia di NTT
Kejagung Umumkan Mutasi 73 Pejabat Termasuk Kajati DIY
Advertisement
Suhu Udara Terasa Panas, Begini Penjelasan BMKG
Pra Peradilan Ditolak, Kejagung Pastikan Proses Hukum Nadiem Sah
Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
Cek Daftar Lengkap UMP 2025 di Seluruh Indonesia
Advertisement
Permohonan Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak
Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sh
Pemerintah Tegaskan APBN Tidak Akan Menanggung Utang Whoosh
Dirut PT Hanindo Citra Jadi Saksi Kasus Digitalisasi SPBU
Alasan Ammar Zoni Tidak Dipindah ke Nusakambangan
Advertisement
Demo Gen Z Tuntut Mundur Presiden Rajoelina Didukung Militer
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Diminta Alokasikan Danais untuk Tekan Kemiskinan
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- DVI Identifikasi 2 Jenazah Korban Runtuh Ponpes Al Khoziny
- KPK Periksa Terkait Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
- Permainan Kolektif Jadi Kunci Menang PSS Sleman vs Kendal Skor 3-1
- Purbaya dan Tito Siap Kawal Pengalihan Dana Transfer Daerah
- Pebalap Indonesia Raih Podium di ARRC 2025
- KPK Periksa Eks Dirjen di Kemenaker Terkait Korupsi Noel
- Warga Meriahkan Hantaru 2025 di Sport Center Sumberagung Jetis
Advertisement
Advertisement
