Lampaui Rata-Rata Nasional, Jawa Tengah Jadi Motor Penggerak MBG

Harianjogja.com, JAKARTA–Ekspansi masif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan tren positif dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan nasional.

Hingga akhir Februari 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat skema pemenuhan gizi ini telah menyentuh 61,2 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi melalui pengoperasian 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Realisasi ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan data pertengahan Januari 2026 yang baru mencapai angka 58 juta jiwa.

Pertumbuhan kuantitas tersebut sejalan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang memproyeksikan cakupan penerima manfaat MBG menyentuh angka 82,9 juta orang pada pengujung tahun ini sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Saat memimpin rapat koordinasi tata kelola sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 di Jawa Tengah, ia mengungkapkan bahwa wilayah tersebut telah menjangkau 9,29 juta penerima dengan dukungan 3.838 SPPG yang beroperasi aktif di lapangan.

Salah satu indikator keberhasilan di Jawa Tengah adalah capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang berada di angka 35,03 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen.

Pemerintah daerah diharapkan terus mempercepat penerbitan sertifikat tersebut guna menjamin mutu layanan serta menjaga stabilitas pasokan bahan pangan lokal melalui keterlibatan aktif UMKM, BUMDes, hingga koperasi nelayan.

Meskipun progres berjalan cepat, Zulhas mengakui masih ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian data penerima manfaat di beberapa daerah yang memerlukan validasi ulang secara mendalam.

Untuk mengatasi celah pengawasan, kementerian tengah menyiapkan Command Center MBG sebagai sistem pemantauan terpadu nasional yang didukung oleh kolaborasi lintas sektoral dari 28 kementerian dan lembaga terkait sesuai aturan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

Operasional program juga dipastikan tetap bergulir selama bulan Ramadhan serta masa libur dan cuti bersama melalui mekanisme penyaluran yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal.

Di wilayah dengan mayoritas penduduk berpuasa, bantuan akan didistribusikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat, sementara untuk sekolah di daerah mayoritas non-muslim tetap menjalankan prosedur normal agar pemenuhan gizi anak bangsa tidak terputus di tengah momentum hari besar keagamaan maupun libur nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara