PKS: Nadiem Tak Pernah Diskusikan Permen PPKS ke DPR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi PKS menyayangkan sikap Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tidak pernah melibatkan wakil rakyat dalam proses perumusan Permendikbudristek No 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Anggota Komisi X DPR dari fraksi PKS Fahmy Alaydroes mengungkapkan dalam penyusunan kebijakan tersebut DPR tidak pernah dilibatkan untuk mendapatkan masukan yang lengkap. Menurut dia, minimnya masukan itu menimbulkan pro dan kontrak di masyarakat.
Advertisement
"Sejauh yang saya ikuti belum pernah dibahas makanya ketika keluar Permendikbud ini kita memahaminya loh kok tiba-tiba keluar ada Permendikbud sementara di Komisi 10 dia [Nadiem] tidak pernah ajak bicara terkait dengan terbitnya Permendikbud ini," kata Fahmy dalam webinar Polemik MNC Trijaya Pro Kontra Permen PPKS, Sabtu (12/11/2021).
Menurutnya, meski Permen merupakan hak eksekutif, namun aturan tersebut harus dibuat lebih bijaksana mengingat keterlibatan perguruan tinggi yang sangat luas baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri.
Fahmy mengatakan Komisi X DPR akan siap untuk memperbaiki polemik yang ada dan berdiskusi langsung dengan Nadiem Makarim.
"Ini menjadi proses pembelajaran, mungkin saja setelah ada kontroversi seperti ini mudah-mudahan bisa hadir Komisi X, kemudian kita bersama-sama memperbaiki atau menjadikan ini menjadi sesuatu yang lebih powerfull lah," ujarnya.
Sebelumnya, Kemendibudristek telah memberikan penjelasan terkait Permendikbudristek 30/2021 yang menuai polemik.
Dikutip dari laman kemdikbud.go.id, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam mengatakan tidak ada satu pun kata dalam Permendikbudristek PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinahan.
Tajuk di awal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan', bukan ‘pelegalan'.
“Fokus Permendikbud PPKS adalah pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual, sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual,” jelasnya.
Menurutnya, Permendikbudristek 30/2021 hadir lantaran banyak perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan dan kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi.
“Kebanyakan dari mereka takut melapor dan kejadian kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan ini dikeluarkan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Berada di Lokasi Terpencil, 9 Kelompok Masyarakat Ini Alami Isolasi Genetik
- JK Kembali Dilantik Jadi Ketua Umum PMI, Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan
- Update Kasus Perundungan Mahasiswi PPDS Undip Semarang, Polisi Belum Juga Tetapkan Tersangka
- Anggota DPR Dukung Usul Prabowo Tambah Jam Olahraga di Sekolah
- Diperiksa Sebagai Saksi terkait Kasus Judi Online, Budi Are:Berhenti Memfitnah dan Memframing
Advertisement
Festival Kampung Santri Jogja, Perayaan Budaya Pesantren untuk Menarik Wisatawan
Advertisement
Mulai 1 Januari 2025 Semua Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Advertisement
Berita Populer
- Tegaskan Boikot Produk-Produk Israel, Komisi I DPR Usulkan RUU
- Berada di Lokasi Terpencil, 9 Kelompok Masyarakat Ini Alami Isolasi Genetik
- Maxus Resmikan Dealer Pertama di Indonesia, Inovasi MPV Premium Ramah Lingkungan
- Jadwal KA Prameks Selama Libur Nataru, 20 Desember 2024-5 Januari 2025, dari Stasiun Tugu dan Stasiun Kutoarjo
- Menko Polkam Budi Gunawan jadi Menteri Terbaik di Kabinet Merah Putih
- Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Kemenekraf Menggelar Program Pelatihan Juru Masak
- 918 Ribu Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri dalam 4 Tahun Terakhir
Advertisement
Advertisement