PKS Tegaskan Deforestasi Tak Pernah Bawa Kesejahteraan

Area bekas tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Ulu Masen antara Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Selasa (18/2/2020). Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung disebabkan minimnya pengawasan dari pihak terkait sehingga dikhawatirkan dapat memicu bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. - Antara/Syifa Yulinnas
08 November 2021 04:27 WIB Indra Gunawan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi PKS di DPR menilai deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sebaliknya, deforestasi selalu membawa dampak negatif, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global sebagai ancaman yang menakutkan bagi umat manusia.

Hal tersebut diutarakan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespons pernyataan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menyebut deforestasi dibenarkan dalam rangka pembangunan.

"Harusnya seorang menteri memiliki konsep kebijakan pengelolaan hutan dan mampu memecahkan segala problematika lingkungan dan kehutanan kita,” kata Johan dalam siaran persnya, dikutip Minggu (7/11/2021).

Menurutnya, hutan merupakan kekayaan alam yang luar biasa bagi Indonesia. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mampu menghadirkan tata Kelola hutan yang baik.

Dia mencontohkan tahun 2017 lalu merupakan akumulasi lemahnya tata Kelola hutan dan tingginya laju deforestasi yang mencapai 1,4 juta hektar per tahun.

Johan mengingatkan Menteri LHK bahwa Indonesia masuk tiga besar di dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat. Setiap tahun sekitar 1,8 juta hektar hutan dihancurkan.

"Bayangkan jangka waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, akan seperti apa hutan kita dan atas nama pembangunan tidak boleh mengabaikan ancaman perubahan iklim ekstrim yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi semua makhluk hidup di dunia ini," tegas Johan.

Dia meminta pemerintah tidak perlu membanggakan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini. Faktanya, deforestasi telah menyebabkan perubahan iklim dan terjadinya bencana hidrometeorologi.

Salah satu contohnya di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1,3 triliun pada awal 2021 lalu. Demikian juga dengan kebijakan sawit dan bubur kertas yang telah menyebabkan lebih dari 24 juta hektar hutan Indonesia rusak.

Johan meminta Menteri LHK untuk fokus bekerja mengurai problematika penanggulangan deforestasi dan perubahan iklim.

"Pembangunan dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agar kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih baik di masa depan," tuturnya.

Sumber : JIBI/Bisnis.com