Advertisement
Pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bikin Jengkel Aktivis Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan APBN 2019 Kementerian LHK. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Organisasi lingkungan Greenpace Indonesia menyayangkan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait pembangunan tidak boleh berhenti, karena emisi karbon atau deforestasi khususnya pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpace, Kiki Taufik mengatakan, sebuah ironi pernyataan mendukung terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan justru dilontarkan oleh Menteri LHK.
Advertisement
"Sangat disayangkan Indonesia memiliki menteri lingkungan hidup yang pro terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup," katanya dalam akun instagram @greenpeanceid, Kamis (4/11/2021).
Lebih lanjut, dia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya menjadi pengawal garda terdepan memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya berupa lingkungan yang baik sesuai UUD 1945.
"Perlu diingat saat ini kita berada dalam ancaman krisis yang dampaknya akan lebih besar daripada pandemi saat ini dan kita berada di bumi yang sama," ujarnya.
BACA JUGA: Masuk Daftar Hitam Aplikasi Peduli Lindungi, 7 Wisatawan Ditolak Masuk Hutan Pinus Sari
Kiki menilai, ada cara baru pembangunan ekonomi hijau rendah emisi yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga batas lingkungan, sehingga dirinya berharap pemerintah tidak melihat krisis iklim sebagai komoditas dagang dan peluang bisnis semata.
Selain itu, pernyataan Siti sangat mengecewakan lantaran tidak melakukan perlindungan lingkungan.
Alhasil, Greenpeace mendesak pemerintah berhenti untuk memberi jalan pada pembangunan dan investasi serampangan yang merusak lingkungan.
"Karena ancaman bencana iklim sudah di depan mata. Kita butuh aksi dan implementasi nyata, bukan hanya untuk dunia, tapi juga 273 juta rakyat Indonesia dan cucu-cucu Anda," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
13 SMP Negeri di Kulonprogo Tidak Mampu Penuhi Daya Tampung Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
- Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Advertisement
