Pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bikin Jengkel Aktivis Lingkungan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Organisasi lingkungan Greenpace Indonesia menyayangkan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait pembangunan tidak boleh berhenti, karena emisi karbon atau deforestasi khususnya pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpace, Kiki Taufik mengatakan, sebuah ironi pernyataan mendukung terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan justru dilontarkan oleh Menteri LHK.
Advertisement
"Sangat disayangkan Indonesia memiliki menteri lingkungan hidup yang pro terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup," katanya dalam akun instagram @greenpeanceid, Kamis (4/11/2021).
Lebih lanjut, dia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya menjadi pengawal garda terdepan memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya berupa lingkungan yang baik sesuai UUD 1945.
"Perlu diingat saat ini kita berada dalam ancaman krisis yang dampaknya akan lebih besar daripada pandemi saat ini dan kita berada di bumi yang sama," ujarnya.
BACA JUGA: Masuk Daftar Hitam Aplikasi Peduli Lindungi, 7 Wisatawan Ditolak Masuk Hutan Pinus Sari
Kiki menilai, ada cara baru pembangunan ekonomi hijau rendah emisi yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga batas lingkungan, sehingga dirinya berharap pemerintah tidak melihat krisis iklim sebagai komoditas dagang dan peluang bisnis semata.
Selain itu, pernyataan Siti sangat mengecewakan lantaran tidak melakukan perlindungan lingkungan.
Alhasil, Greenpeace mendesak pemerintah berhenti untuk memberi jalan pada pembangunan dan investasi serampangan yang merusak lingkungan.
"Karena ancaman bencana iklim sudah di depan mata. Kita butuh aksi dan implementasi nyata, bukan hanya untuk dunia, tapi juga 273 juta rakyat Indonesia dan cucu-cucu Anda," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, Kampanye Akbar di Sleman Hanya Dilakukan Dua Kali
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
- Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
- Ketua MPR: Presiden Prabowo Disegani Saat Tampil di G20 Paparkan Hilirisasi SDA
- BRIN Usulkan Pemanfaatan Data Satelit dan Kecerdasan Buatan untuk Penanganan Bencana
- Anies Baswedan Diprediksi Mampu Dongkrak Elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
- Inggris Dukung Indonesia Tambah Kapal Tangkap Ikan
- Presiden Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Gaza
Advertisement
Advertisement