PLN Siapkan PPA 30 Tahun untuk Serap Listrik Proyek PSEL
PLN menyiapkan kontrak jual beli listrik hingga 30 tahun untuk proyek PSEL guna menarik investasi dan mempercepat transisi energi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis/Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memecat satu lagi pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Lakso Anindito menjadi pegawai ke-58 yang dipecat dari lembaga antirasuah.
Lakso membagikan foto surat pemecatan dirinya dari KPK yang baru diteken pada 29 September 2021.
“Resmi jadi orang ke 58.. Surat pemberhentian ditanda tangan sehari sebelum tanggal 30 September 2021... suum cuique tribuere... @nazaqistsha @RasamalaArt @hotmantmb,” cuit @laksoanindito seperti dikutip, Jumat (1/10/2021)
Resmi jadi orang ke 58.. Surat pemberhentian ditanda tangan sehari sebelum tanggal 30 September 2021... suum cuique tribuere... @nazaqistsha @RasamalaArt @hotmantmb pic.twitter.com/sMAXAMQpdN
— Lakso Anindito (@laksoanindito) September 29, 2021
Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata. Surat tersebut berisi pemberhentian dengan hormat Lakso Anindito mulai Kamis, (30/9/2021).
Lakso merupakan salah satu penyidik yang disingkatkan oleh KPK rezim Firli Bahuri. Netizen Twitter tak mau kalah dalam menyemangati Lakso.
"Semangat ya mas nya. Semoga dapat amanah yg lebih mulia. Tadi saya liat berita, katanya, polri siap menerima untuk jadi asn di sana mas," tulis akun @himatulkh.
"Anak muda ini, saya mengenalnya sejak masih belia. Semangatnya menggelora, cita-citanya sederhana; ingin melihat Indonesia yg lebih baik. Tapi siapa sangka, untuk cita2 yang sederhana itu, jalannya begitu terjal. Berjuang terus Bung Lakso," @alimutado_id.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim pimpinan lembaga antirasuah telah memperjuangkan nasib pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dia mengklaim pimpinan KPK tak lepas tangan begitu saja begitu mengetahui 75 pegawai-nya tak lolos TWK. Dia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pimpinan KPK melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga seperti BKN, LAN, Menpan RB, Kemenkumham, dan KASN untuk memperjuangkan nasib 75 pegawai KPK.
Hasil dari koordinasi itu, ucap Alex, akhirnya disepakati ada 24 yang kemudian masih bisa dibina, dan dari 24 tersebut yang 18 yang memilih ikut dibina, sedangkan enam sisanya menolak. Alhasil didapatlah 57 pegawai Lakso yang dipecat lantaran tak lolos TWK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
PLN menyiapkan kontrak jual beli listrik hingga 30 tahun untuk proyek PSEL guna menarik investasi dan mempercepat transisi energi.
Kemarau membuat debit air sumur di Kokap, Kulonprogo menurun. Warga yang menggelar hajatan khitanan terpaksa meminta bantuan droping air.
Dewas KPK berkoordinasi memeriksa Setya Budi Dias, polisi yang bertugas di KPK dan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan di Pemalang.
Korlantas Polri dan Jasa Marga berkolaborasi menangani kendaraan ODOL melalui integrasi teknologi menuju penerapan Zero ODOL awal 2027.
Neraca dagang Indonesia defisit US$450 juta pada Juni 2026. BPS mencatat impor melampaui ekspor, terutama akibat defisit komoditas migas.
TNI AL mengerahkan dua KRI dan satu pesawat untuk mengevakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep.