Advertisement
Akun Whatsapp Sejumlah Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diretas

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah akun Whatsapp dan Telegram milik pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan diretas.
Hal tersebut dibenarkan oleh eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko. Dia mengatakan peretasan dilakukan mulai Senin (27/9/2021) kemarin.
Advertisement
"Iya, ada beberapa WA, Telegram, email pada diretas, mulai kemarin," kata Sujanarko saat dihubungi wartawan, Selasa (28/9/2021).
Pria yang karib disapa Koko itu mengatakan, ada sebagian akun yang sudah pulih, ada juga yang masih diretas.
Sementara itu, Novel Baswedan, lewat akun Twitter @nazaqistsha menyebutkan setidaknya ada 19 orang dari 57 pegawai KPK tak lolos TWK yang ikut kena retas.
"Kemarin sekitar 19 org kawan2 dari 57 yg disingkirkan dari KPK dgn alat TWK, HP nya diserang / diretas. Semakin jelas pihak2 yg terlibat untuk agenda jahat ini," kata Novel dikutip dari akun twitter-nya, Selasa (28/9/2021).
Meskipun demikian, Novel tidak memerinci siapa saja pegawai KPK yang akunnya diretas.
Kemarin sekitar 19 org kawan2 dari 57 yg disingkirkan dari KPK dgn alat TWK, HP nya diserang / diretas.
— novel baswedan (@nazaqistsha) September 28, 2021
Semakin jelas pihak2 yg terlibat untuk agenda jahat ini.#panjangumurperjuangan #BeraniJujurPecat pic.twitter.com/ExgRya2jG7
Sementara itu, kemarin mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa atas pemecatan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dalam aksi tersebut, BEM SI menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pimpinan KPK dan Presiden Jokowi. Berikut ini sejumlah tuntutan BEM SI dalam aksi unjuk rasa kemarin:
1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada tanggal 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan, dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
2. Mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.
3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.
4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.
5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap ditjen pajak, kasus suap KPU Harun Masiki, dsb.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement