Advertisement
PPKM Level 4 Diperpanjang atau Tidak? Ini Pesan Epidemiolog untuk Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Rumah Oksigen Gotong Royong yang berlokasi di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (24/7 - 2021) / BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berakhir hari ini, Senin (2/8/2021). Namun, hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan apakah PPKM akan dilanjutkan atau tidak.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman memberikan catatan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika kebijakan tersebut dilanjutkan.
Advertisement
Dia mengatakan, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan kemampuan negara dalam memberikan insentif sosial-ekonomi kepada masyarakat terdampak.
BACA JUGA : Sejumlah Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian selama PPKM
“Ada tidak resources secara finansial untuk mendukung masyarakat seperti insentif sosial ekonomi untuk keberhasilan [PPKM]. Kalau tidak ada jangan dipaksakan,” kata Dicky kepada Bisnis, Minggu (1/8/2021).
Menurutnya, PPKM adalah strategi penguat atau pendukung dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, untuk mengendalikan pandemi, pemerintah justru harus tetap fokus kepada strategi utamanya yaitu meningkatkan tracing, testing, dan treatment (3T) hingga vaksinasi Covid-19.
Adapun, sejak kasus terkonfirmasi positif mulai melonjak pada pertengahan Juni 2021, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali serta belasan kabupaten/kota yang berstatus risiko penularan tinggi pada 3 - 20 Juli 2021.
BACA JUGA : Terdampak PPKM, Paguyuban Pedagang Malioboro Pasang Bendera Putih
Lalu, kebijakan tersebut dilanjutkan hingga 26 Juli 2021 dan setelahnya berubah menjadi PPKM berbasis level hingga 2 Agustus 2021.
#ingatpesanibu #sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
