Advertisement
PPKM Level 4 Diperpanjang atau Tidak? Ini Pesan Epidemiolog untuk Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Rumah Oksigen Gotong Royong yang berlokasi di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (24/7 - 2021) / BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berakhir hari ini, Senin (2/8/2021). Namun, hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan apakah PPKM akan dilanjutkan atau tidak.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman memberikan catatan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika kebijakan tersebut dilanjutkan.
Advertisement
Dia mengatakan, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan kemampuan negara dalam memberikan insentif sosial-ekonomi kepada masyarakat terdampak.
BACA JUGA : Sejumlah Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian selama PPKM
“Ada tidak resources secara finansial untuk mendukung masyarakat seperti insentif sosial ekonomi untuk keberhasilan [PPKM]. Kalau tidak ada jangan dipaksakan,” kata Dicky kepada Bisnis, Minggu (1/8/2021).
Menurutnya, PPKM adalah strategi penguat atau pendukung dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, untuk mengendalikan pandemi, pemerintah justru harus tetap fokus kepada strategi utamanya yaitu meningkatkan tracing, testing, dan treatment (3T) hingga vaksinasi Covid-19.
Adapun, sejak kasus terkonfirmasi positif mulai melonjak pada pertengahan Juni 2021, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali serta belasan kabupaten/kota yang berstatus risiko penularan tinggi pada 3 - 20 Juli 2021.
BACA JUGA : Terdampak PPKM, Paguyuban Pedagang Malioboro Pasang Bendera Putih
Lalu, kebijakan tersebut dilanjutkan hingga 26 Juli 2021 dan setelahnya berubah menjadi PPKM berbasis level hingga 2 Agustus 2021.
#ingatpesanibu #sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
