Advertisement
Moeldoko Bantah Terkait Bisnis Ivermectin, Demokrat: Dulu Juga Gak Ngaku Begal Partai

Advertisement
Harianjogja.com, jAKARTA--Sindiran telak ditujukan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko setelah belakangan disebut diduga ada dalam polemik pengadaan obat Ivermectin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat, Ossy Dermawan menyindir klarifikasi yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko usai namanya disebut-sebut terlibat dalam pusara bisnis obat Covid-19, Ivermectin berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Advertisement
Ossy menyinggung soal bantahan yang pernah disampaikan Moeldoko soal kudeta Partai Demokrat. Kala itu, kata dia, Moeldoko membantah namun pada kenyataannya terbukti melakukan.
BACA JUGA: Mantap! RUU PKS Bakal Atur Praktik Kekerasan Seksual di Dunia Digital
"Dulu saat awal ditanyakan apakah ada niat membegal Partai Demokrat, dia juga membantah. Tapi kenyataannya ternyata berbeda," kata Ossy saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (23/7/2021).
Dengan adanya hal itu, Ossy yakin masyarakat sekalipun kekinian tidak ada yang percaya dengan bantahan Moeldoko tak terlibat dalam pusara bisnis Ivermectin.
"Jadi publik saat ini tentu tidak akan mudah percaya atas klarifikasinya," tuturnya.
Menurutnya, situasi pandemi ini membuat masyarakat kesulitan. Dengan adanya dugaan oknum pejabat dibalik pengadaan Ivermectin maka membuat masyarakat prihatin.
"Kita berharap permasalahan ini dapat diungkap secara gamblang sehingga menjawab keprihatinan publik di tengah masa pandemi ini," tandasnya.
Terkait isu tersebut, Moeldoko marah besar karena merasa namanya dicemarkan. Setelah ramai diberitakan, Moeldoko menyangkal terlibat bisnis obat Ivermectin di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang kini makin menggila.
"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” ucap Moeldoko dikutip Suara.com-jaringan Harianjogja.com lewat keterangan resmi, Jumat (23/7/2021).
Berdasarkan temuan ICW, Moeldoko ikut campur tangan dengan salah satu pihak di balik PT Harsen Lab yakni Sofia Koswara.
Dari penelitian ICW itu, Moeldoko dan Sofia disebut pernah bekerja sama terkait ekspor beras.
Terkait tuduhan itu, Moeldoko yang juga menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merasa tercemarkan dengan isu tersebut.
"Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI," kata dia.
Selain Moeldoko, sang putri Joanina Rachman juga disebut ICW memiliki hubungan bisnis dengan Sofia karena keduanya sama-sama menaruh saham pada satu perusahaan yakni PT Noorpay Nusantara Perkasa.
Moeldoko dengan tegas langsung membantahnya.
"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab," tuturnya.
Satu hal yang tidak kalah membuat Moeldoko gerah ialah ketika ICW menyebutkan kalau Joanina merupakan tenaga ahli di KSP.
Menurutnya hal itu keliru sebab Joanina hanya pernah melaksanakan program magang selama 3 bulan di kantornya.
"Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Sempat Viral, Buaya Muara yang Meresahkan Warga di Sungai Progo Bantul Akhirnya Ditangkap
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
- Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
- Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
- KPK Periksa Eks Direktur PT Inai Kiara Indonesia Sebagai Saksi Kasus Suap Proyek Pengerukan Pelabuhan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Putusan MK Soal Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada, Mendagri Bakal Ajak Rapat Sejumlah Kementerian
- Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Advertisement