Kisah Timbul Sopir Becak Jadi Korban Carut Marut Data BPS, Desil 1 Berubah Jadi 9
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara Pelatihan Kepemimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) secara daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (7/4/2021). /Ist-dok KSP
Harianjogja.com, jAKARTA--Sindiran telak ditujukan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko setelah belakangan disebut diduga ada dalam polemik pengadaan obat Ivermectin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Demokrat, Ossy Dermawan menyindir klarifikasi yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko usai namanya disebut-sebut terlibat dalam pusara bisnis obat Covid-19, Ivermectin berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Ossy menyinggung soal bantahan yang pernah disampaikan Moeldoko soal kudeta Partai Demokrat. Kala itu, kata dia, Moeldoko membantah namun pada kenyataannya terbukti melakukan.
BACA JUGA: Mantap! RUU PKS Bakal Atur Praktik Kekerasan Seksual di Dunia Digital
"Dulu saat awal ditanyakan apakah ada niat membegal Partai Demokrat, dia juga membantah. Tapi kenyataannya ternyata berbeda," kata Ossy saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (23/7/2021).
Dengan adanya hal itu, Ossy yakin masyarakat sekalipun kekinian tidak ada yang percaya dengan bantahan Moeldoko tak terlibat dalam pusara bisnis Ivermectin.
"Jadi publik saat ini tentu tidak akan mudah percaya atas klarifikasinya," tuturnya.
Menurutnya, situasi pandemi ini membuat masyarakat kesulitan. Dengan adanya dugaan oknum pejabat dibalik pengadaan Ivermectin maka membuat masyarakat prihatin.
"Kita berharap permasalahan ini dapat diungkap secara gamblang sehingga menjawab keprihatinan publik di tengah masa pandemi ini," tandasnya.
Terkait isu tersebut, Moeldoko marah besar karena merasa namanya dicemarkan. Setelah ramai diberitakan, Moeldoko menyangkal terlibat bisnis obat Ivermectin di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang kini makin menggila.
"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” ucap Moeldoko dikutip Suara.com-jaringan Harianjogja.com lewat keterangan resmi, Jumat (23/7/2021).
Berdasarkan temuan ICW, Moeldoko ikut campur tangan dengan salah satu pihak di balik PT Harsen Lab yakni Sofia Koswara.
Dari penelitian ICW itu, Moeldoko dan Sofia disebut pernah bekerja sama terkait ekspor beras.
Terkait tuduhan itu, Moeldoko yang juga menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merasa tercemarkan dengan isu tersebut.
"Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI," kata dia.
Selain Moeldoko, sang putri Joanina Rachman juga disebut ICW memiliki hubungan bisnis dengan Sofia karena keduanya sama-sama menaruh saham pada satu perusahaan yakni PT Noorpay Nusantara Perkasa.
Moeldoko dengan tegas langsung membantahnya.
"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab," tuturnya.
Satu hal yang tidak kalah membuat Moeldoko gerah ialah ketika ICW menyebutkan kalau Joanina merupakan tenaga ahli di KSP.
Menurutnya hal itu keliru sebab Joanina hanya pernah melaksanakan program magang selama 3 bulan di kantornya.
"Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Ariel Tatum resmi mengganti nama legal menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini setelah permohonannya dikabulkan PN Jakarta Selatan. Ini alasan di baliknya.
Bayar pakai QRIS kena biaya admin? Bank Indonesia melarang surcharge kepada konsumen dan mengatur MDR sebagai tanggung jawab merchant.
Cara cek jalan ditutup dan kondisi kemacetan real-time di Google Maps lewat fitur Lalu lintas di ponsel Android maupun iOS.
Luca Marini meninggalkan Honda HRC akhir musim 2026 dan bergabung dengan KTM Tech3 mulai MotoGP 2027 dengan kontrak hingga 2028.
Sebanyak 23 orang mendaftar Pilur PAW di lima kalurahan Sleman. DPRD meminta proses seleksi sesuai aturan dan menyoroti pengelolaan TKD.