Puan Minta Pemerintah Perbaiki Pola Komunikasi, Kritik Jokowi?
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik pola komunikasi publik yang dijalani pemerintah selama pandemi Covid-19. Ia menilai pola komunikasi pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini, ruang publik justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19.
Apalagi menurutnya sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara yang seharusnya tidak perlu terjadi. Untuk itu, dia meminta pemerintah benar-benar memperhitungkan pola komunikasi publik,terutama terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Advertisement
BACA JUGA : Puan Maharani Desak Pemerintah Cari Terobosan
Menurut Puan, teguran Presiden Jokowi kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik harus benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.
"Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan Pemerintah," kata Puan seperti dilansir dari Antara, Minggu (18/7/2021).
Puan meminta isi pesan dan cara penyampaian komunikasi publik tersebut harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Dia juga meminta supaya semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi harus terus dan makin diintensifkan.
"Terutama untuk menyampaikan program Pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaan dan manfaatnya yang jelas bagi publik," ujarnya.
Dia menilai komunikasi publik Pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.
BACA JUGA : Puan Maharani Minta Pemerintah Terapkan PSBB di Zona
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta Pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi.
"Tidak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan," ujarnya pula.
Dia menilai, kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Karena itu, menurut dia, Pemerintah perlu menumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya, karena kalau rakyat percaya, maka program pemerintah akan otomatis diikuti.
Puan mengatakan, dirinya tidak bisa membayangkan jika ruang publik terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat, sehingga semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.
Menurut dia, garis komando dalam komunikasi publik Pemerintah harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.
BACA JUGA : Baliho Puan Maharani Bermunculan di Jatim, Siap-Siap
"Petugas di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya," katanya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Jumat 22 November 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Selama Agustus Oktober, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terbtkan Belasan Ribu Paspor
- Badan Geologi Kementerian ESDM Mendorong Seluruh Kawasan Bentang Karst di Indonesia Dilindungi
- KAI Angkut 344 Juta Penumpang Periode Januari-Oktober 2024
- Kemenpar Usulkan Tambahan Dana Rp2,2 Triliun di 2025, Ini Tujuannya
- Tiga Tol Akses ke IKN Dibuka Fungsional Mulai 2025, Belum Dikenakan Tarif
- Khawatir Muncul Serangan Udara, Italia Tutup Sementara Kedubesnya di Ukraina
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement