Advertisement
Bantuan Obat Covid-19, Jokowi: Saya Minta 2 Juta Paket, Itu Bukan Anggaran Besar

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta penambahan jumlah paket obat-obatan yang akan diberikan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.
Dalam pengantar sebelum Rapat Terbatas Evaluasi PPKM darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa 600.000 paket obat-obatan, vitamin, dan suplemen yang akan diberikan dalam dua tahap kepada masyarakat masih sangat kurang.
Advertisement
Untuk itu, jumlahnya harus ditambah karena masyarakat membutuhkan obat-obatan tersebut agar bisa segera pulih.
“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini [paket-obat-obatan] disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket. 2 juta jika dikalikan Rp63.000 untuk tahap pertama dan Rp200.000 untuk tahap kedua itu bukan anggaran yang besar. Rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya [obat-obatan],” katanya dikutip dari akun Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).
Presiden menuturkan, masyarakat sangat mengapresiasi bantuan obat-obatan tersebut, karena cukup sulit untuk mendapatkannya di apotek.
Selain itu, Presiden juga meminta seluruh bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah karena penerapan PPKM darurat tidak terlambat.
BACA JUGA : Ini Obat-Obat yang Efektif untuk Menangani Pasien Covid-19
“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Bantuan Sosial Tunai jangan ada yang terlambat. Minggu ini sudah harus keluar, betul-betul ini dipercepat,” katanya.
Menurutnya, Kepala Bulog dan Menteri Sosial tidak boleh ragu-ragu dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial tersebut. “ Prinsipnya adalah yang paling penting kita tidak mencuri dan mengambil. Prosedurnya tolong didampingi BPKP, termasuk dalam hal pemberian obat-obatan gratis,” jelasnya.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, hal itu adalah diskresi dari masing-masing kepala daerah sehingga tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Prinsip utama Bansos ini kita harapkan tidak usah menunggu dari pusat. Jadi kalau daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan segera dibantu, prinsipnya adalah tidak melakukan mark-up,” katanya.
Mendagri juga memastikan, sepanjang bansos diberikan tepat sasaran dan dilakukan dengan benar maka akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement