Advertisement
Menteri Investasi Akui Pemerintah Belum Maksimal Berpihak ke UMKM
Salah satu koperasi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, menjual aneka produk UMKM. - Antara/Ruth Intan Sozometa Kanafi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dari 133 juta lapangan kerja yang ada di Indonesia, 120 juta merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi perhatian pemerintah kurang sehingga masih banyak masalah yang dihadapi.
“Maka harus diakui keberpihakan kita khususnya perbankan dan pemerintah terhadap UMKM belum maksimal,” katanya pada diskusi virtual, Senin (14/6/2021).
Advertisement
Bahlil menjelaskan bahwa pada akhir 2019, total kredit Indonesia mencapai Rp6.000 triliun. Sebanyak Rp300 triliun untuk investasi luar negeri dan Rp5.700 triliun penanaman modal dalam negeri.
“Untuk UMKM hanya Rp1.127 triliun atau setara dengan 18,2 persen,” jelasnya.
Padahal di saat yang sama, terang Bahlil, pemerintah ingin UMKM mampu berkompetisi baik di dalam maupun luar negeri. Ternyata setelah ditelusuri, masalah mereka sulit mendapat pinjaman dari karena statusnya.
Tercatat 52 persen dari total 54 juta UMKM masih informal. Padahal syarat mutlak mendapatkan pinjaman dari bank adalah mereka harus memiliki legalitas, yaitu ada nomor induk berusaha (NIB).
Di sinilah Undang-Undang tentang Cipta Kerja ada. Melalui regulasi ini, Bahlil menuturkan bahwa UMKM mendapat karpet merah. NIB bisa didapat hanya dalam 3 jam
Bukan hanya itu, legalitas-legalitas yang menunjang daya saing seperti sertifikat halal mudah diperoleh dan gratis. Prosedur perizinan pun dipangkas.
“Jika 18,2 persen kredit lending UMKM naik 30 persen atau 35 persen, artinya kekuatan mereka kuat. Sehebat apapun kreativitas UMKM tapi kalau tidak ditopang dengan pembiayaan, maka tidak bisa juga secara maksimal,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
