Advertisement
Menteri Investasi Akui Pemerintah Belum Maksimal Berpihak ke UMKM

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dari 133 juta lapangan kerja yang ada di Indonesia, 120 juta merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi perhatian pemerintah kurang sehingga masih banyak masalah yang dihadapi.
“Maka harus diakui keberpihakan kita khususnya perbankan dan pemerintah terhadap UMKM belum maksimal,” katanya pada diskusi virtual, Senin (14/6/2021).
Advertisement
Bahlil menjelaskan bahwa pada akhir 2019, total kredit Indonesia mencapai Rp6.000 triliun. Sebanyak Rp300 triliun untuk investasi luar negeri dan Rp5.700 triliun penanaman modal dalam negeri.
“Untuk UMKM hanya Rp1.127 triliun atau setara dengan 18,2 persen,” jelasnya.
Padahal di saat yang sama, terang Bahlil, pemerintah ingin UMKM mampu berkompetisi baik di dalam maupun luar negeri. Ternyata setelah ditelusuri, masalah mereka sulit mendapat pinjaman dari karena statusnya.
Tercatat 52 persen dari total 54 juta UMKM masih informal. Padahal syarat mutlak mendapatkan pinjaman dari bank adalah mereka harus memiliki legalitas, yaitu ada nomor induk berusaha (NIB).
Di sinilah Undang-Undang tentang Cipta Kerja ada. Melalui regulasi ini, Bahlil menuturkan bahwa UMKM mendapat karpet merah. NIB bisa didapat hanya dalam 3 jam
Bukan hanya itu, legalitas-legalitas yang menunjang daya saing seperti sertifikat halal mudah diperoleh dan gratis. Prosedur perizinan pun dipangkas.
“Jika 18,2 persen kredit lending UMKM naik 30 persen atau 35 persen, artinya kekuatan mereka kuat. Sehebat apapun kreativitas UMKM tapi kalau tidak ditopang dengan pembiayaan, maka tidak bisa juga secara maksimal,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement