Advertisement
Di RKUHP, Korporasi Terlibat Pidana Bisa Didenda & Dibubarkan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). - ANTARA / Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan memperjelas pemidanaan korporasi yang belum diatur di KUHP.
Pidana korporasi sediri didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atas nama Korporasi atau yang bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan.
Adapun tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, megang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
RKUHP juga menegaskan bahwa tindak pidana korpirasi dapat dipertanggungjawabkan jika termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi dan menguntungkan korporasi secara melawan hukum.
Sementara itu, pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.
Para penanggungjawab korporasi nantinya akan dijatuhi dua jenis hukuman antara lain hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan.
Lantas hukuman apa saja hukuman tambahan yang dijatuhkan ke pelaku tindak pidana korporasi? Berikut daftar hukumannya:
- pembayaran ganti rugi
- perbaikan akibat tindak pidana
- pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan
- pemenuhan kewajiban adat
- pembiayaan pelatihan kerja
- perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Pengumuman putusan pengadilan
- Pencabutan izin tertentu
- Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
- penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi
- pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi
- pembubaran korporasi.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
- Monumen Reog Ponorogo Dibangun di Bukit Gamping Sampung, Segini Anggarannya
- Usut Investasi Batu Bara Yusuf Mansur, Bareskrim Polri Periksa Empat Investor
- Sakjose Mazzeh! Petani Milenial Klaten Kembangkan Aplikasi Sirojo & Sitampan
- Diwarnai Insiden Kartu Merah Jaimerson, Persis Solo Vs PSM Makassar Sama Kuat
Advertisement
Rusia Matikan Tombol Energi, Eropa Terancam Puasa Internet Berjamaah
Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
Advertisement
Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
Bjorka Muncul Lagi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Korbannya
Sopir Ngantuk, Mobil Panther di Karanganyar Masuk Selokan
Tahun Ini, 1,2 Juta Wisatawan Kunjungi Candi Borobudur
Advertisement
Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri Besok
Sembunyikan Mayat Selama 4 Tahun, Uang Pensiunnya Diambil
Menhub: Kalau Motor Listrik Rp16 Juta, Masyarakat Tertarik
Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
Wings Food Angkat Bicara soal Temuan Pestisida di Mie Sedaap
Advertisement
Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Berita Pilihan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
Advertisement
Siarkan Konten Radikal hingga Larangan Vaksinasi, Lembaga Penyiaran di DIY Disanksi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
- Jembatan Ganefo Demak Rampung Dibangun, Oktober Operasional Penuh
- Jokowi Bakal Sebar Bansos Lagi, kalau....
- Ada Eks Jubir KPK, Ini Rekam Jejak 4 Penasihat Hukum Ferdy Sambo-Putri Candrawathi
- Aqua Klaten Diganjar Penghargaan Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
- Wakil Ketua KPK Baru Johanis Tanak Usul Restorative Justice untuk Koruptor
- Beda Nasib! Inggris Alami Krisis Energi, Indonesia Justru Surplus Listrik
Advertisement
Advertisement
