Siber Polri Diminta Bentuk Pasukan Khusus untuk Cari Pembobol Data WNI

Harianjogja.com, JAKARTA - DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polisi Siber untuk segera mengusut oknum-oknum pembobol data pribadi 279 juta penduduk Indonesia. Jika perlu, dia meminta Siber Polri membentuk pasukan khusus.

Pasalnya, dia mengatakan hal ini bukan merupakan kasus pertama yang terjadi. Dia menilai seringnya fenomena kebocoran data menunjukkan bahwa otoritas di Tanah Air dan publik belum terlalu serius dalam melindungi data pribadi.

Selain segera menemukan pelaku yang membocorkan data tersebut, Politisi Partai NasDem itu juga meminta Siber Polri mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyebarkan data pribadinya.

"Data pribadi di luar negeri sangat serius perlindungannya. Di Indonesia belum. Ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya. Sehingga tugas Siber Polri selain mengusut tuntas penyelewengan data, juga harus terus mengedukasi masyarakat. Kalau perlu, Siber Polri bentuk pasukan khusus, karena data ini hal yang sangat sensitif," papar Sahroni seperti dilansir laman resmi DPR, Senin (24/5/2021).

Seperti diketahui, sebanyak 279 juta data WNI bocor, dijual dan diiklankan di forum peretas di raidforums.com. Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa para pembeli dapat menjual semua data informasi personal warga Indonesia mulai dari NIK, telepon, email, hingga alamat pribadi.

Ahmad Sahroni pun menilai kebocoran data pribadi ini sangat mengkhawatirkan karena menyangkut data sensitif.

"Fenomena kebocoran data ini sungguh menghawatirkan, karena kalau benar, berarti data sensitif dan penting dari warga kita dengan mudahnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya dan merugikan negara apabila disalahgunakan," keluh Sahroni.

Apalagi, jelas dia, sebelumnya juga beredar isu terkait penjualan data pasien Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, kabar itu menunjukan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi, berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya.

"Hal ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya," pungkas Sahroni.