Advertisement
Perkuat Pengawasan Hakim, KY Minta Bantuan Muhammadiyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) menyambangi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat kinerja lembaga pengawas kehakiman itu.
Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan KY dan Muhammadiyah sepakat melanjutkan kerja sama berprinsip kemitraan dan saling memberi manfaat. Kerja sama ini dapat berupa penyempurnaan terhadap MoU yang sudah dibuat pada 2012.
Advertisement
Mukti menyampaikan bahwa KY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menemui beberapa tantangan. Salah satunya karena jumlah hakim yang diawasi tidak sebanding dengan SDM KY.
BACA JUGA : Ini Penyebab Hakim di Indonesia Sulit Diawasi
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Untuk itu, KY mengajak Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam pelaksanaan wewenang KY. Baik dalam rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) yang sedang berlangsung saat ini maupun dalam pengawasan dan advokasi hakim,” harap Mukti.
Sementara itu Anggota KY Amzulian Rifai menyatakan sumber daya Muhammadiyah adalah yang terbesar di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Amzulian mengajak Muhammadiyah melalui fakultas hukumnya untuk melakukan kerja sama di bidang riset. KY memiliki hasil penelitian dan analisis yang bisa dikembangkan bersama.
Selain itu, terkait penelusuran rekam jejak CHA, jaringan Muhammadiyah yang luas dan tidak hanya terbatas di bidang pendidikan juga sangat penting untuk terlibat.
BACA JUGA : 58 Hakim Direkomendasikan Kena Sanksi, MA Hanya Tindak
Dalam bidang pengawasan hakim, Muhammadiyah punya banyak fakultas hukum yang dapat diberdayakan sebagai jejaring KY.
“Jika Muhammadiyah dapat ikut serta bersinergitas dalam ketiga aspek tersebut, maka hal itu akan sangat menjadi keistimewaan bagi pelaksanaan tugas KY," disampaikan Amzulian.
Haedar Nashir dalam kesempatan tersebut memastikan bahwa Muhammadiyah akan mendukung semua hal yang sifatnya menjaga kebaikan.
KY memang perlu punya instrumen terkait penelusuran rekam jejak hakim. Jadi, sudah sepatutnya KY memiliki jaringan yang banyak, karena semakin banyak jaringan semakin kaya informasi yang akan dihasilkan.
BACA JUGA : Masih Ditemukan Pelaku Usaha Ngeyel di PTKM Tahap
"Keberadaan KY adalah penting untuk ikut serta memberantas mafia peradilan," pungkas Haedar Nashir.
Setelah pertemuan tersebut, KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas berbagai peluang kerja sama. Termasuk di antaranya akan dituangkan dalam penyusunan MoU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tok! Taspen Resmi Salurkan THR Pensiunan ASN per 22 Maret 2024
- 14 Proyek Strategis Nasional Disetujui Presiden Jokowi, Ini Daftarnya
- Perangi Mafia Tanah, AHY: Mafia Tanah Hambat Investasi dan Rugikan Rakyat
- Ruang Angkasa Gelap Meski Ada Matahari, Ini Penyebabnya
- Tanggul Sungai Wulan Jebol, Jalan Pantura Demak Lumpuh Total
Advertisement
Ada 17 Ruas Jalan Kawasan Wisata Rusak di Gunungkidul
Advertisement
Ribuan Wisatawan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Rangkaian Hari Raya Nyepi d Badung Bali
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Menteri dari Sri Mulyani hingga AHY Datangi Istana, Ini yang Dibahas bersama Jokowi
- Ini Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Terlibat Fraud Capai Rp2,5 Triliun
- Kejagung Beberkan Dugaan Korupsi Rp2,5 Triliun Libatkan 4 Perusahaan Penerima Kredit LPEI
- 4.200 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Pantura Demak dan Kudus
- Golkar Minta 5 Kursi Menteri kepada Prabowo, Demokrat: Harusnya Tunggu Pengumuman Resmi KPU
- Kasus Free Pemenangan Tender Proyek, KPK Periksa Lagi Eks Wali Kota Bandung
- Baku Tembak dengan OPM, Satu Prajurit TNI Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement