Inggris Tolak Komando NATO untuk Misi Pengamanan Selat Hormuz

Harianjogja.com, LONDON—Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa rencana pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak akan berada di bawah payung komando NATO.

Pemerintah Inggris saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai mitra internasional untuk merancang strategi konkret guna memastikan stabilitas di salah satu jalur maritim paling strategis di dunia tersebut.

Dalam pernyataan resminya pada Senin (16/3/2026), Starmer mengonfirmasi adanya kolaborasi lintas negara untuk memulihkan operasional pelayaran. “Kami bekerja sama dengan pihak lain untuk menyusun rencana yang kredibel untuk Selat Hormuz guna memastikan bahwa kami dapat membuka kembali jalur pelayaran,” jelasnya.

Starmer menekankan bahwa aliansi yang akan dibentuk bersifat kemitraan sukarela dan bukan bagian dari struktur militer NATO. “Izinkan saya tegaskan: itu tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO. Itu harus menjadi aliansi mitra, itulah sebabnya kami bekerja sama dengan mitra di Eropa, di Teluk, dan dengan AS,” ungkap Starmer.

Sikap Inggris ini muncul sebagai respons atas permintaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendesak sejumlah negara seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, hingga Inggris untuk mengerahkan kapal perang ke kawasan tersebut.

Trump bahkan memberikan peringatan keras kepada para sekutu NATO akan adanya konsekuensi jika keamanan jalur distribusi minyak dunia itu gagal dijaga.

Kendati demikian, usulan Washington tersebut memicu reaksi beragam dari negara-negara Eropa. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menyatakan ketidakterlibatan negaranya, sementara Yunani melalui juru bicaranya, Pavlos Marinakis, juga menolak berpartisipasi jika misi angkatan laut Aspides milik Uni Eropa diperluas ke Selat Hormuz.

Ketegangan di kawasan tersebut mencapai puncaknya setelah aksi saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari lalu.

Eskalasi militer ini berdampak langsung pada terganggunya arus pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia ke pasar global, yang jika terus berlanjut, berpotensi mengguncang rantai pasokan energi internasional.

Inggris dan mitra koalisinya kini fokus pada upaya diplomatik dan pengamanan jalur tanpa harus memicu gesekan lebih luas dalam kerangka organisasi pertahanan Atlantik Utara.

Langkah ini diambil guna menjaga keseimbangan geopolitik di Timur Tengah sekaligus memastikan kepentingan ekonomi negara-negara konsumen energi dunia tetap terlindungi dari dampak konflik yang berkepanjangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara