Advertisement
Bawa Dokumen Penting Ini saat ke Luar Kota selama Ramadan!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pelaku perjalanan harus mengantongi dokumen administrasi perjalanan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 1442 Hijriah.
Kebijakan itu dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Mendagri No 9/2021 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corina Virus Desease 2019.
Advertisement
Dalam regulasi itu, masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi maupun kabupaten kota harus menunjukan dokumen administrasi perjalanan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah dengan tanda tangan basah atau elektronik serta membubuhkan identitas diri calon pelaku perjalanan.
"Harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu atau surat izin yang dikeluarkan kepala desa atau lurah dengan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan," tulis Inmendagri tersebut dikutip Selasa (20/4/2021).
Lebih lanjut, apabila terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi maupun kabupaten kota tanpa memiliki dokumen perjalanan tertentu selama Ramadan dan jelang Idulfitri, wajib menjalani karantina mandiri 5x24 jam.
Kepala desa melalui posko desa ataupun posko kelurahan diminta menyiapkan tempat karantina mandiri selama durasi tersebut dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Baca juga: PTM Paling Ditunggu Siswa karena Bosan Daring
"Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi kabupaten kota," tulis beleid itu.
Di sisi lain, bidang perhubungan dan Satpol PP diinstruksikan melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check poin di daerah masing-masing bersama TNI Polri selama Ramadan dan jelang Idulfitri.
Sebelumnya, Inmendagri mengatur perpanjangan PPKM Mikro mulai 20 April - 3 Mei. Kebijakan ini berlaku untuk 25 provinsi di Indonesia.
Seluruh provinsi itu adalah: DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.
Kemudian, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Papua, Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement