Advertisement
Ditolak Pemerintah, Begini Respons Demokrat Kubu Moeldoko
Politisi Senior Partai Demokrat Max Sopacua. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Max Sopacua mengatakan, keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan diajukan pihaknya, membuktikan pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan Demokrat.
Karena itu, dia menghargai dan menghormati keputusan Kemenkumham yang menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan yang diajukan pihaknya.
Advertisement
BACA JUGA : Partai Demokrat Versi KLB Ajukan Gugatan ke PTUN dan PN
"Kami hargai keputusan pemerintah tersebut," kata Max Sopacua, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Dia menilai, keputusan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah ikut campur terkait persoalan internal Partai Demokrat.
Menurut dia, selama ini pemerintah selalu diseret-seret dalam persoalan Demokrat hanya karena Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko juga menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
"Karena itu prediksi kalau pemerintah ikut campur, karena Moeldoko merupakan Kepala KSP, itu salah besar dan tidak terbukti," ujarnya pula.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB Saiful Huda Ems yang mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Kemenkumham dan membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.
BACA JUGA : Sah! Pemerintah Tolak Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko
Dia menilai keputusan Kemenkumham itu juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Saiful Huda mengajak semua pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
"Selain itu, ada isu miring yang dikembangkan orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh Moeldoko mau mengudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar dan telah dibantah langsung pimpinan pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
6 Orang Tertimbun Longsor Gunung Wilis Trenggalek
6 WNI Ditangkap Atas Dugaan Promosi Pembayaran Dam Ilegal kepada Jemaah Calon Haji
ASN Pemkab Magetan Jadi Korban Meninggal Kecelakaan KA Malioboro Ekspres
Polda Jateng Tangkap 4 Anggota Ormas Ingin Kuasai Lahan PT KAI
Advertisement
Kementerian Sosial Sebut 63 Sekolah Rakyat Akan Dibuka Juli 2025
Advertisement
Zulhas Sebut Dana Rp750 Triliun Mengalir hingga Desa
Kemnaker Segera Terbitkan Surat Edaran terkait Sanksi Penahanan Ijazah
Advertisement
Kejagung Bantah Jaksa Agung Burhanuddin Mundur
Berita Pilihan
- Soal Pemotongan Komisi yang Menjadi Salah Satu Pemicu Demo Ojol, Empat Aplikator Ojek Online Bilang Begini
- Tanggapan Pemerintah Terkait Rencana Aksi Demo Para Mitra Grab-Gojek Besok 20 Mei
- Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Kanker Prostat, Sudah Menyebar ke Tulang
- Tiga Remaja yang Tenggelam di Danau Toba Ditemukan Meninggal Dunia
- Sore Ini, Misa Pelantikan Paus Leo XIV Digelar
Advertisement
Hujan Disertai Angin Kencang di Sleman, 2 Rumah dan 1 Bangunan SD Tertimpa Pohon Tumbang
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Kunjungan Resmi Presiden Prabowo Perkuat Hubungan Bilateral dengan Thailand
- Tiga Remaja yang Tenggelam di Danau Toba Ditemukan Meninggal Dunia
- Pesawat Garuda 3114 Bawa Jemaah Calon Haji Alami Masalah Saat Penerbangan dan Putuskan RTB
- Jenazah Pemimpin Hamas Ditemukan di Terowongan Khan Yunis Selatan Gaza
- Senator AS Desak Israel Hentikan Blokade Pangan di Jalur Gaza
- Kim Jong-un Minta Militernya Siap Hadapi Perang
- Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Kanker Prostat, Sudah Menyebar ke Tulang
Advertisement
Advertisement
