Advertisement
Sah! Pemerintah Tolak Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatra Utara.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah telah memproses dan verifikasi permohonan dari kubu Moeldoko.
Hasilnya ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh KLB kubu Moeldoko. Persyaratan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko antara lain kehadiran perwakilan DPD dan DPC yang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," ungkap Yasonna, Rabu (31/3/2021).
Adapun penjelasan resmi tersebut akan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Seperti diketahui, internal Partai Demokrat terpecah setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. KLB itu mengukuhkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Penunjukan Moeldoko itu kemudian mendapat reaksi negatif dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mereka menyerang kubu Moeldoko dengan sebutan begal politik dan ketua umum abal-abal.
Di sisi lain, pihak Moeldoko juga menyerang balik kubu AHY dengan menyebutkan bahwa SBY Cs telah menghilangkan demokrasi di Partai Demokrat.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
Advertisement
Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 25 September 2022
Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Spongebob Membantu Polisi Menangkap Perampok
Pertamax Lebih Irit Ketimbang Pertalite?
Advertisement
Cek Harga BBM di Pertamina, Vivo, Shell dan BP-AKR
Mahfud: Peraih WTP Belum Tentu Bebas Korupsi
20 Tokoh Pariwisata Jateng Terima Penghargaan di Ketep Pass
Manchester United Bertumpuk Utang Setelah Jor-joran di Bursa Transfer
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa 6,4 Magnitudo, Warganet Ramai di Twitter
Berita Pilihan
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
- Kompetisi Roket Terkendali Tingkat SMP Se-Kota Magelang 2022 Digelar Lagi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lindungi Anak dari Pneumonia dengan Vaksin PCV
- Aceh Diguncang Gempa 6,4 Magnitudo, Warganet Ramai di Twitter
- Manchester United Bertumpuk Utang Setelah Jor-joran di Bursa Transfer
- Ditangkap KPK dan Siap Buka-bukaan, Yosep Parera: Semua Aspek di Negara Kita Butuh Duit!
- 20 Tokoh Pariwisata Jateng Terima Penghargaan di Ketep Pass
- Mahfud: Peraih WTP Belum Tentu Bebas Korupsi
- Cek Harga BBM di Pertamina, Vivo, Shell dan BP-AKR
Advertisement
Advertisement
