Advertisement
Bukan Sanksi, Ini yang Akan Dilakukan Gubernur Ganjar pada Warga Penolak Vaksin Covid-19
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti program vaksinasi tahap kedua dengan mengenakan pakaian adat Melayu Cekak Musang dan ikat kepala Tanjak, Kamis (28/1/2021). - instagram @esdm_jateng@ganjar_pranowo
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi Covid-19. Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo lebih mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi daripada memberikan sanksi kepada sejumlah pihak yang menolak atau enggan disuntik vaksin Covid-19.
"Ya, karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini, jadi yang belum setuju bisa diarahkan, kemudian ditarik ke belakang saja [ditunda]. Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," katanya usai rapat koordinasi Penanganan Covid-19 di Jateng, Semarang, Senin (15/1/2021).
Advertisement
Penundaan pemberian vaksin juga akan disertai sosialisasi dengan harapan yang bersangkutan akan yakin dan pada akhir tahun nanti bisa mendapat vaksin sesuai dengan target Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Virus Corona yang Menyebar di Seluruh Dunia Cuma Setengah Kaleng Minuman
"Anggap saja ini diedukasi dahulu beberapa bulan dan nanti di ujung akhir tahun yang Pak Presiden targetkan mesti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah, mereka bisa di sana, tetapi kami ingatkan dan kami edukasi," ujarnya.
Menurut Ganjar, keputusannya tidak menerapkan sanksi terhadap penolak vaksinasi Covid-19 itu mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi di daerah, sehingga energi dapat difokuskan pada percepatan vaksin dan tidak ada pembahasan lainnya.
Baca juga: Covid-19 Membuat Ketimpangan di Indonesia Makin Lebar
"Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting," katanya.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Dalam perpres ini disebut juga sanksi, jika ada warga yang menolak disuntik vaksin Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Komunikasi Bank BJB dan Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Iklan
Red Notice Interpol Persempit Gerak Buron Korupsi Minyak Riza Chalid
KPK Sebut Dugaan Pemerasan Perangkat Desa di Pati Belum Menyeluruh
Permenkes KLB 2026 Perkuat Respons Wabah dan Krisis Kesehatan
Advertisement
KPK Hadirkan Gubernur Jatim Khofifah di Sidang Korupsi Dana Hibah
Jet Tempur AS Jatuhkan Drone Iran di Laut Arab Dekati Kapal Induk
Mentan Amran Tegaskan Harga Daging Sapi Tidak Boleh di Atas HET
Prabowo Pertanyakan Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya
Megawati: Perempuan Tak Perlu Memilih antara Keluarga dan Ruang Publik
Advertisement
Pemuda Masjid Dunia Usul Kampung Haji di Makkah Bernama Prabowo
BNPB Maksimalkan Mitigasi Bencana Lewat Pinjaman Luar Negeri
Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Advertisement
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Berita Pilihan
Advertisement
Laka Lantas Kulonprogo 2025 Tembus 844 Kasus, Jalan WatesJogja Rawan
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Disdukcapil Bantul Catat Paranormal hingga Tabib di Kolom KTP
- Solusi Cepat jika Email Aktivasi SNPMB 2026 Belum Masuk
- GAIA Semeja Asian Kitchen Hadirkan Fire Horse Chinese New Year
- Ansyari Lubis Ungkap Kendala PSS Sleman Hadapi Pertahanan Barito
- Elon Musk Merger SpaceX dan xAI, Valuasi Capai Rp25.154 Triliun
- Gunungkidul Tunggu Izin Kemendagri untuk Pemilihan Lurah 2026
- Empat Pemuda Mabuk Curi Motor di Pleret, Satu Masih Buron
Advertisement
Advertisement
