WHO Menentang Kewajiban Vaksin Covid-19

Harianjogja.com, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menentang kebijakan mewajibkan vaksinasi Covid-19 setelah ada kandidat vaksin yang efektif. 

Menurut WHO, membujuk orang menerima vaksin akan jauh lebih efektif daripada memaksa orang disuntik vaksin covid-19.

Meskipun WHO mengatakan tergantung pada masing-masing negara tentang bagaimana mereka ingin melakukan kampanye vaksinasi melawan pandemi virus corona, tetapi badan kesehatan PBB bersikeras bahwa mewajibkan mendapatkan imunisasi terhadap penyakit itu adalah jalan yang salah.

"Saya tidak berpikir bahwa mandat adalah yang harus ditempuh di sini, terutama untuk vaksin ini," Kate O'Brien, direktur departemen imunisasi WHO, mengatakan pada konferensi pers virtual  dilansir dari CNA.

"Saya tidak berpikir kami membayangkan negara mana pun yang menciptakan mandat untuk vaksinasi."

O'Brien mengatakan mungkin ada profesi rumah sakit tertentu di mana vaksinasi mungkin diperlukan atau sangat direkomendasikan untuk keselamatan staf dan pasien. Tetapi para ahli WHO mengatakan seharusnya negara berupaya meyakinkan masyarakat umum agar menggunakan vaksin saat tersedia bukan mewajibkannya.

Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan mengaakan sebaiknya diberikan edukasi tentang data dan manfaat vaksin, dan membiarkan orang mengambil keputusan sendiri.

Menurut tinjauan WHO tentang kandidat vaksin yang berbeda, 51 telah memasuki uji coba pada manusia, 13 di antaranya telah mencapai pengujian massal tahap akhir.

163 kandidat vaksin lagi sedang dikembangkan di laboratorium dengan tujuan untuk pengujian pada manusia. Peluncuran vaksin Pfizer pertama di dunia akan dimulai di Inggris pada hari Selasa.

Ketika negara-negara mulai menyebarkan vaksin dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak mereka untuk memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan.

"Ini bukan keputusan yang mudah," katanya sambil menetapkan pedoman WHO.

Tedros mengatakan petugas kesehatan yang berisiko tinggi terinfeksi adalah prioritas utama, ditambah orang dengan risiko tertinggi penyakit serius atau kematian karena usia mereka - sehingga mengurangi tekanan pada sistem kesehatan.

Dia mengatakan mereka nantinya harus diikuti oleh orang-orang dengan risiko penyakit parah yang lebih tinggi karena kondisi yang mendasari, dan kelompok yang terpinggirkan dengan risiko lebih tinggi.

Mekanisme ACT-Accelerator WHO, mengumpulkan risiko dan penghargaan di antara negara-negara kaya dan miskin, adalah upaya global untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19, tes dan perawatan, serta membeli dan mendistribusikannya secara merata terlepas dari kekayaannya.

Namun, skema tersebut sangat membutuhkan US$ 4,3 miliar, dengan tambahan US$23,9 miliar diperlukan pada tahun 2021.

“Yang kita butuhkan saat ini secara global bukan masuk ke tanah kosong janji dalam hal mendukung ACT-Accelerator,” kata Ryan, mengimbau para donatur kaya untuk buntu.

Sarana untuk melakukan alokasi ini secara adil dan merata ada di sana. Tapi yang tidak ada adalah pembiayaan untuk mewujudkannya pada 2021. "Ada terlalu banyak celah antara retorika dan kenyataan."

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia