Advertisement
Mengejutkan! Erick Thohir Sebut 16 Persen Masyarakat Indonesia Enggan Divaksin
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan saat acara peringatan 25 Tahun initial public offering (IPO) Telkom di Jakarta, Kamis (19/11/2020) - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) menyatakan sebagian kecil masyarakat Indonesia ternyata tidak percaya divaksin.
“Survey terakhir yang kami dapatkan 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksin. Tetapi, ada juga 16 persen tidak mau divaksin,” ungkapnya dalam webinar virtual terkait persiapan infrastruktur data vaksinasi Covid-19, Selasa (1/12/2020).
Advertisement
Erick menyatakan pihaknya pun tidak memaksakan vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga: Hingga Senin Sore, Habib Rizieq Belum Penuhi Panggilan Polisi
Namun, dia mengharapkan vaksinasi dilakukan untuk menekan angka penularan kasus dan angka kematian.
“Pemerintah memakai vaksin yang dibeli berdasarkan standar WHO yang sudah melalui uji klinis I, II, dan inipun kita buka kepada MUI, BPOM,” sambungnya.
Keamanan masyarakat, lanjutnya, adalah prioritas utama pemerintah. Erick meyakinkan bahwa pemerintah akan menyimpan data pribadi masyarakat yang akan divaksinasi melalui media barcode.
“Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai aggregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi,” jelasnya.
Baca juga: Gedor Rumah Menkoplhukam Mahfud MD di Pameksan, Ratusan Orang Minta Rizieq Shihab Tak Ditahan
Lebih lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta TNI-Polri berharap digitalisasi satu data benar-benar bisa disatukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Diprediksi Mulai Terjadi Selasa Esok
Kedatangan Penumpang KA ke Jakarta Tembus 51 Ribu di H+2 Lebaran
Malaysia Mundur dari Perjanjian Dagang AS, Ini Sikap Prabowo
700.000 Anak Sekolah Terdeteksi Alami Gejala Kecemasan dan Depresi
Advertisement
Sejumlah Kota Besar Indonesia Berpotensi Dilanda Hujan Sangat Lebat
Jumlah Orang Kelaparan Berpotensi Melonjak Akibat Konflik di Iran
Kemarau Lebih Panjang Diprediksi Mengancam Pangan Nasional
MBG Tetap Jadi Prioritas, Prabowo: Saya Yakin di Jalan yang Benar
Polres Wonosobo Pastikan Balon Udara Lebaran 2026 Wajib Ditambatkan
Advertisement
Kemenhub Ancam Bekukan Izin Truk yang Nekat Langgar Aturan Lebaran
Prabowo Pilih Pertahankan Anggaran MBG daripada Dikorupsi
Prabowo Subianto Ultimatum Lembaga Penegak Hukum untuk Berbenah Diri
Kebijakan WFH Satu Hari Dinilai Belum Berdampak pada Penghematan BBM
MAKI Kritik KPK Terkait Pengalihan Penahanan Yaqut Secara Diam-Diam
Advertisement
Pasokan Gas Kembali Mengalir, Listrik di Irak Mulai Pulih
Berita Pilihan
- Listrik Kuba Kembali Padam Saat Tekanan Krisis Energi Meningkat
- Ledakan Petasan di Pamekasan Bongkar Produksi Berdaya Ledak Tinggi
- China Desak Penghentian Konflik Timur Tengah Saat Idulfitri
- Konflik Gas Iran-Qatar Picu Lonjakan Harga, Trump Berubah Arah
- Di Momen Lebaran Vladimir Putin Soroti Peran Muslim Rusia
Advertisement
Dua Wisatawan Terseret Arus Rip Current di Pantai Drini
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Lebaran H+1, Wisata Jip Merapi Belum Meningkat Signifikan
- Empat Pelajar Terseret Arus Rip Current Paris, Begini Kondisinya
- MAKI Kritik KPK Terkait Pengalihan Penahanan Yaqut Secara Diam-Diam
- Kebijakan WFH Satu Hari Dinilai Belum Berdampak pada Penghematan BBM
- Tol Kalikangkung Dipenuhi Kendaraan, Arus Masuk Terus Tinggi
- Stok 12 Komoditas Utama Pangan di Jogja Mencukupi
- Prabowo Subianto Ultimatum Lembaga Penegak Hukum untuk Berbenah Diri
Advertisement
Advertisement
