Advertisement

Mengejutkan! Erick Thohir Sebut 16 Persen Masyarakat Indonesia Enggan Divaksin

Ria Theresia Situmorang
Rabu, 02 Desember 2020 - 07:07 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Mengejutkan! Erick Thohir Sebut 16 Persen Masyarakat Indonesia Enggan Divaksin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan saat acara peringatan 25 Tahun initial public offering (IPO) Telkom di Jakarta, Kamis (19/11/2020) - Bisnis/Abdullah Azzam

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA – Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) menyatakan sebagian kecil masyarakat Indonesia ternyata tidak percaya divaksin.

 “Survey terakhir yang kami dapatkan 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksin. Tetapi, ada juga 16 persen tidak mau divaksin,” ungkapnya dalam webinar virtual terkait persiapan infrastruktur data vaksinasi Covid-19, Selasa (1/12/2020). 

Advertisement

Erick menyatakan pihaknya pun tidak memaksakan vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Hingga Senin Sore, Habib Rizieq Belum Penuhi Panggilan Polisi

Namun, dia mengharapkan vaksinasi dilakukan untuk menekan angka penularan kasus dan angka kematian.

“Pemerintah memakai vaksin yang dibeli berdasarkan standar WHO yang sudah melalui uji klinis I, II, dan inipun kita buka kepada MUI, BPOM,” sambungnya.

Keamanan masyarakat, lanjutnya, adalah prioritas utama pemerintah. Erick meyakinkan bahwa pemerintah akan menyimpan data pribadi masyarakat yang akan divaksinasi melalui media barcode.

“Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai aggregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi,” jelasnya.

Baca juga: Gedor Rumah Menkoplhukam Mahfud MD di Pameksan, Ratusan Orang Minta Rizieq Shihab Tak Ditahan

Lebih lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta TNI-Polri berharap digitalisasi satu data benar-benar bisa disatukan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Usulan Formasi PPPK-CPNS 2024 Disetujui Pusat, Pemkab Bantul: Kami Tunggu Kepastian Alokasinya

Bantul
| Jum'at, 29 Maret 2024, 16:07 WIB

Advertisement

alt

Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII

Wisata
| Senin, 25 Maret 2024, 20:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement