Advertisement
Ini Penjelasan DPR Terkait Banyaknya Versi UU Cipta Kerja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah tudingan adanya pasal selundupan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).
Tudingan itu berlatar dari banyaknya versi draf UU Cipta Kerja yang beredar di tengah masyarakat dengan jumlah halaman yang berbeda-beda.
Advertisement
Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam sebuah konferensi pers pimpinan DPR kepada awak media di Media Center DPR RI, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).
“Mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing. Tentang kualitas dan besarnya kertas dari pada yang diketik, proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa. Tetapi, pada saat tingkat dua [paripurna] proses pengetikannya menggunakan legal paper,” kata Azis.
Dengan demikian, dia menegaskan, perkembangan halaman RUU Cipta Kerja yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan proses penulisan atau pemindahan dari draf kasar menjadi legal paper.
Menurutnya, proses itu dikenal dengan istilah legal drafter yang telah diatur di dalam undang-undang.
“Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang 1.000 sekian ada yang 900 sekian tetapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan di dalam ke-Setjen-an [DPR] total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman berikut UU dan penjelasannya,” ujarnya.
Di sisi lain dia mengatakan, DPR Bakal mengirimkan draf resmi Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Rabu (13/10/2020).
Menurut dia, proses itu sudah sesuai dengan mekanisme tata tertib DPR yang tertuang di dalam pasal 164 bahwa DPR memiliki tenggat 7 hari setelah Rapat Paripurna untuk menyerahkannya kepada pihak esekutif.
“Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok, sehingga nanti pada saat resmi besok UU Cipta kerja dikirim ke Presiden sebagai kepala pemerintahan,” kata Azis.
Dengan demikian, dia menegaskan, UU Cipta Kerja besok bakal resmi menjadi milik publik mengacu pada mekanisme tata tertib pembuatan UU.
“Maka secara resmi UU Cipta Kerja ini menjadi milik publik secara mekanisme,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Rupiah Melemah, Apindo Jateng Ancang-ancang Naikkan Harga Produk Manufaktur
- Sempat ke Ngawi, Penipu 2 Katering untuk Masjid Syeikh Zayed Solo Ditangkap
- Terseret Ombak di Pantai Damas Trenggalek, Satu Bocah Meninggal, Dua Selamat
- Rumah Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Jakarta Barat Digeledah Kejaksaan Agung
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Catat! Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Lokasi Wisata Wilayah Bantul
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
- Tok! MK Bacakan Putusan Hasil Sengketa Pilpres pada Senin 22 April Mendatang
- Ingin Kawal Demokrasi, Barikade 98 Mengajukan Diri Jadi Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres
- Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
- Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
Advertisement
Advertisement