Advertisement
Ini Penjelasan DPR Terkait Banyaknya Versi UU Cipta Kerja

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah tudingan adanya pasal selundupan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).
Tudingan itu berlatar dari banyaknya versi draf UU Cipta Kerja yang beredar di tengah masyarakat dengan jumlah halaman yang berbeda-beda.
Advertisement
Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam sebuah konferensi pers pimpinan DPR kepada awak media di Media Center DPR RI, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).
“Mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing. Tentang kualitas dan besarnya kertas dari pada yang diketik, proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa. Tetapi, pada saat tingkat dua [paripurna] proses pengetikannya menggunakan legal paper,” kata Azis.
Dengan demikian, dia menegaskan, perkembangan halaman RUU Cipta Kerja yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan proses penulisan atau pemindahan dari draf kasar menjadi legal paper.
Menurutnya, proses itu dikenal dengan istilah legal drafter yang telah diatur di dalam undang-undang.
“Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang 1.000 sekian ada yang 900 sekian tetapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan di dalam ke-Setjen-an [DPR] total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman berikut UU dan penjelasannya,” ujarnya.
Di sisi lain dia mengatakan, DPR Bakal mengirimkan draf resmi Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Rabu (13/10/2020).
Menurut dia, proses itu sudah sesuai dengan mekanisme tata tertib DPR yang tertuang di dalam pasal 164 bahwa DPR memiliki tenggat 7 hari setelah Rapat Paripurna untuk menyerahkannya kepada pihak esekutif.
“Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok, sehingga nanti pada saat resmi besok UU Cipta kerja dikirim ke Presiden sebagai kepala pemerintahan,” kata Azis.
Dengan demikian, dia menegaskan, UU Cipta Kerja besok bakal resmi menjadi milik publik mengacu pada mekanisme tata tertib pembuatan UU.
“Maka secara resmi UU Cipta Kerja ini menjadi milik publik secara mekanisme,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement

BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement