Advertisement
Fahri Hamzah Sorot Jokowi Terkait Perintah ke Luhut Tangani Covid di 8 Provinsi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan inspeksi mendadak saat menjadi Plt Menteri Perhubungan. - istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyoroti perintah Presiden Joko Widodo kepada menteri di kabinetnya untuk menangani Covid-19 di sejumlah daerah. Menurut Fachri, perintah Jokowi itu berpotensi berbenturan dengan para petugas yang sudah ada.
"Kalau presiden kasi perintah, pasti ada keputusannya sebab pasti disertai kewenangan dan anggaran. Bahkan ia harus di-register sebagai mitra alat kelengkapan dewan. Tim Covid-19 kan sudah ada. Kalau ada tugas baru kepada orang baru kan bisa bentrok. Paham gak sih opa?" cuit Fahri melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Selasa (15/9/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Jokowi Perintahkan Luhut Temui Prabowo
Cuitan tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Koordintor bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mengatakan dirinya diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani Covid-19 di delapan wilayah, termasuk DKI Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan meminta kepala daerah agar menyiapkan strategi penanganan virus Corona (Covid-19) di delapan provinsi.
Hal itu disampaikan Luhut kepada para Kepala Daerah, pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi utama, dan jajaran menteri dalam konferensi virtual, Senin (14/9/2020).
BACA JUGA : Besok, Jokowi Akan Putuskan Jakarta Lockdown atau Tidak
“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tidak Ditutup saat Konflik
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Dinilai Ancaman Demokrasi
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
Advertisement
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Wajib Beri THR ke Pihak Eksternal
Indonesia Kutuk Invasi Israel ke Lebanon: Langgar Hukum Internasional
Kecelakaan Beruntun, Bus Budiman Tabrak 4 Kendaraan di Rancaekek
Advertisement
Pungli THR Bupati Cilacap Ternyata Sudah Berlangsung Sejak 2025
Kedubes Iran di Jakarta Santuni 200 Pelajar Kenang Tragedi Kota Minab
Menhub Imbau Pemudik Pilih Jalur Aman Bencana dan Pantau Cuaca
Indonesia Pilih Tak Jadi Co-Sponsor Resolusi Konflik Iran vs AS-Israel
Kemlu RI Beri Bantuan Hukum 19 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand
Advertisement
KPK Tahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Terkait Kasus Pemerasan THR
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Kereta Bandara YIA 14 Maret 2026, Tugu-Bandara
- Daftar Rute Trans Jogja Terbaru dan Tarifnya di DIY
- Jadwal SIM Keliling Bantul 14 Maret 2026 dan Biaya Perpanjangan
- Jadwal Bus DAMRI Bandara YIA 14 Maret 2026, Tarif Rp80.000
- Jadwal SIM Keliling Jogja Maret 2026, Ini Lokasi dan Biayanya
- Bus Jogja-Pantai Parangtritis dan Baron Mulai Rp12.000
- Cek Jadwal SIM Keliling Kulonprogo 14 Maret 2026
Advertisement
Advertisement
