Advertisement
Dua Jenderal Polisi Akui Terima Sogokan dari Djoko Tjandra
Irjen Napoleon Bonaparte. - Instagram.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tiga tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra mengaku menerima aliran dana dari Djoko.
Ketiga tersangka itu adalah Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. "Kami pastikan memang mereka [dua jenderal polisi] menerima aliran dana itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Polisi: Tak Ada Kamar Khusus untuk Djoko Tjandra
Hal itu terungkap saat penyidik Bareskrim memeriksa ketiganya selama hampir 12 jam. Awi tidak bisa menyebutkan jumlah uang yang diberikan Djoko kepada ketiga tersangka untuk mengurus penghapusan red notice.
"Nominalnya tentu sudah masuk ke materi penyidikan, saya tidak bisa sampaikan. Nanti akan dibuka semuanya di pengadilan," kata dia.
Menurut dia, saat diperiksa Senin 24 Agustus Djoko juga mengaku telah menyerahkan sejumlah uang untuk ketiga tersangka.
Awi menambahkan terkait uang yang diterima para tersangka ini akan dikonfrontasi dengan alat bukti lainnya.
BACA JUGA : Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra, Jenderal Polisi Ini
"Kalau itu berupa transfer atau cash and carry, tentunya nanti semuanya akan didalami oleh penyidik dan itu akan dibuka semuanya di pengadilan. Kami sudah lakukan pemeriksaan dan mereka telah mengakui menerima uang tersebut," kata Awi.
Bareskrim Polri telah menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra
Penyidik juga menetapkan Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte sudah berstatus tersangka dalam kasus ini.
BACA JUGA : Polri Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Atas Perintah Jokowi
Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon menjadi penerima suap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Kuota Haji Menguat, KPK Siapkan Pengumuman Penting Senin
Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
Dentuman di Langit Israel, Warga Terluka dan Bangunan Rusak
Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
Advertisement
Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Minta Perizinan Pelanggar Dicabut
Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Advertisement
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
Advertisement
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Baru Terima SK, Puluhan ASN Gunungkidul Diminta Turun ke Warga
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Geger Bau Bangkai Menyengat, Warga Kulonprogo Temukan Jenazah Pria
- Lalu Lintas Melandai, Korlantas Hentikan One Way Nasional Rabu Sore
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
- KA Gajayana Menemper Orang di Kalasan, KAI Ingatkan Area Steril
- Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
- Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
Advertisement
Advertisement
