Mentrans Dorong Hunian Vertikal Tipe 45 di Lokasi Transmigrasi
Mentrans dorong hunian vertikal dan standar rumah tipe 45 di kawasan transmigrasi untuk solusi lahan sempit.
Foto ilustrasi wadah MBG. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijatuhi sanksi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akibat melanggar standar operasional prosedur selama Januari hingga Maret 2026. Dari jumlah itu, 1.030 unit ditangguhkan, 210 unit menerima surat peringatan pertama, dan 11 unit lainnya sudah mencapai surat peringatan kedua.
Sanksi massal ini memantik respons keras dari DPR. Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menilai penindakan itu belum cukup bila pelanggaran yang ditemukan tergolong serius, ia mendesak agar pencabutan izin operasional menjadi opsi yang tidak boleh ditawar, Kamis (26/3/2026).
"Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini," kata Neng Eem.
Neng Eem mendorong pembentukan lembaga akreditasi dapur sebagai sistem pengawasan jangka panjang. Setiap dapur MBG, menurut rencananya, wajib mengantongi tiga sertifikasi utama: laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
Namun ia menegaskan, sertifikasi saja tidak otomatis menjamin keamanan pangan bila tidak diiringi penegakan aturan yang konsisten.
"Program Makan Bergizi Gratis ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi," ujar Neng Eem.
Ia juga berharap penguatan sistem akreditasi dapat mencegah terulangnya kasus keracunan makanan maupun distribusi makanan tidak layak konsumsi yang sempat mencoreng citra program unggulan pemerintah itu.
"Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mentrans dorong hunian vertikal dan standar rumah tipe 45 di kawasan transmigrasi untuk solusi lahan sempit.
FWA 5G diprediksi menjadi mesin pertumbuhan baru internet rumah di Indonesia dengan kualitas mendekati FTTH dan menjangkau wilayah minim fiber.
Brajamusti siap mengawal kajian renovasi Stadion Mandala Krida jika anggaran uji tanah disetujui. DPRD DIY mengupayakan pergeseran anggaran MC-0.
Akademisi UPN Veteran Yogyakarta menilai paparan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan memperjelas arah pembangunan, ideologi, dan kemandirian ekonomi.
Festival Ketoprak Kulonprogo diikuti 12 kapanewon sebagai upaya melestarikan budaya di tengah efisiensi anggaran melalui Dana Keistimewaan DIY.
Menteri Wihaji meminta Tim Pendamping Keluarga memperkuat penanganan stunting di Sleman saat Harganas ke-33 melalui pendampingan langsung masyarakat.