Hadir di Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Mengira Diundang Peringati Kemerdekaan RI
Bendera Palestina - Pixabay Harianjogja.com, JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun mengklarifikasi kehadirannya dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) kemarin. Dia mengaku hanya diundang untuk peringatan hari kemerdekaan RI.
Zuhair mengatakan partisipasi pada deklarasi kemarin adalah undangan peringatan HUT Ke-75 RI. Undangan disampaikan Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina.
BACA JUGA: Tiba-Tiba Bu Tejo Jadi Trending di Twitter, Siapa Dia Sebenarnya?
“Partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya,” kata Zuhair melalui keterangan resmi, Rabu (19/8/2020).
Dia mengatakan kehadirannya di acara tersebut hanya berlangsung selama 5 menit yaitu ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan suatu hal yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Pembagian Grup Liga 2 Resmi Ditentukan, PSIM Jogja Main di Pekanbaru
Dia mengatakan selama ini Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang diterima dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Zuhair juga menegaskan bahwa kedutaan besar itu bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia.
“Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah,” ujarnya.
BACA JUGA: Deklarator Relawan Garuda Tantang Gibran Buka Visi-Misi karena Rakyat Sudah Pintar
Pihaknya berharap semua orang mengerti bahwa Palestina bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia.
Zuhair hadir pada acara deklarasi KAMI yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2020). Sejumlah tokoh hadir pada kegiatan itu seperti Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo, hingga Titiek Soeharto.
Koalisi tersebut mendengungkan tuntutan untuk dihentikannya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki hingga politik dinastik.
