Advertisement
Bantuan Pemerintah bagi UMKM Dinilai Tak Optimal
Seorang pria duduk di deretan warung kaki lima yang tutup menyusul sepinya pengunjung akibat pandemi COVID-19 di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Minimnya aktivitas perkantoran di Jakarta akibat pandemi COVID-19 membuat sejumlah pedagang warung kaki lima memilih untuk menutup dagangannya dan mudik ke kampung halaman. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program bantuan pemerintah terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai kurang optimal karena fokus pada restrukturisasi kredit.
Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam webinar bertajuk Indonesia 'Naik Kelas' yang dihelat Cambridge Indonesia Association dalam rangka menyambut 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Sabtu (5/8/2020).
Advertisement
Menurutnya, kebutuhan UMKM pada masa pandemi bervariasi. Restrukturisasi hanya diperlukan oleh pelaku usaha yang terdampak pandemi rendah tetapi memiliki masalah keuangan berat.
Dia menilai pelaku usaha yang minim terdampak pandemi dan isu keuangan rendah harus diberi modal kerja. Pelaku usaha yang terdampak pandemi secara signifikan dan keuangan ringan harus harus diberi akses pasar.
BACA JUGA
Sementara itu, pelaku usaha yang mendapat dampak pandemi berat dengan isu keuangan berat harus mendapat bantuan langsung tunai.
"Saat semua hanya dipukul rata dengan restrukturisasi. Harusnya berbasis pengetahuan, dan saya juga sudah sampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, dan kami harap ini didengar," katanya, Sabtu (15/8/2020).
Di samping itu, Faisal mengatakan pihaknya mendapat laporan penyaluran kredit modal kerja subsidi UMKM dari bank-bank pelat merah penuh ketidaktransparanan.
Bahkan, penyaluran kredit Rp30 triliun dalam waktu singkat pun tidak terlihat dalam neraca perbankan.
"Jadi bank bisa menyalurkan kredit dengan meminta debitur melunasi lalu menyalurkan kredit baru. Ini kanibalisasi yang terjadi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
Menbud Tetapkan 5 Desa Penerima Apresiasi Desa Budaya 2025
Survei Indikator: 72,8 Persen Responden Puas Program MBG
Advertisement
Polisi Selidiki Kasus Pelajar Disiram Air Keras di Cempaka Putih
Survei Indikator: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Thailand Berlakukan Larangan Alkohol Nasional Saat Pemilu
Advertisement
Sinkhole Situjuah Berpotensi Melebar, Warga Diminta Jaga Jarak Aman
Prabowo Apresiasi Peran NU Jaga Perdamaian Bangsa di Harlah Satu Abad
Indonesia Desak AS-Rusia Negosiasi Ulang Pembatasan Senjata Nuklir
Arab Saudi Izinkan RI Bangun Kampung Haji di Mekkah, Prabowo: Sejarah
Prabowo Siapkan Kampung Haji di Mekkah, Targetkan Biaya Haji Turun
Advertisement
Hujan Berpotensi Guyur Kota Besar Indonesia, Waspadai Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
Advertisement
Rencana Trans Jogja ke Wonosari Terkendala Anggaran dan Regulasi
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Mayoritas Pengusaha Muda Binaan Pemkot Jogja Belum Stabil
- Timnas Futsal Indonesia Gagal Juara Asia, Iran Menang via Penalti
- Honda Perkenalkan All New Vario 125 Series di Jogja, Segini Harganya
- Persebaya Bungkam Bali United 3-1 di Stadion Dipta
- Kecelakaan Tunggal di Jalur Sukuh Renggut 2 Nyawa, Ini Kronologinya
- DPKP DIY Gelar Gerakan Pangan Murah di Delapan Titik hingga Maret 2026
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Hari Ini, Minggu 8 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
