Advertisement
Subsidi Gaji Harus Diimbangi dengan Memaksimalkan Penanganan Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Subsidi gaji yang dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Program Pemulihan Nasional (PEN) mesti diiringi dengan penanganan Covid-19 yang optimal guna menjaga kinerja sektor perdagangan dalam negeri.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan mengatakan subsidi gaji yang diberikan pemerintah lebih tertuju kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang jumlahnya hanya 17 persen dari total penduduk Tanah Air.
Advertisement
"Sementara itu, sebanyak 83 persen adalah masyarakat menengah ke atas. Jadi, harus dicari juga cara agar masyarakat kelas menengah ke atas bisa meningkatkan konsumsinya," ujar Faisal kepada JIBI/Bisnis.com, Selasa (11/8/2020).
BACA JUGA : Tenang, Ini Kata Sri Mulyani untuk Pekerja yang Tak Dapat
Di kalangan menengah ke atas, lanjutnya, permasalahan daya beli lebih ditentukan oleh kondisi wabah yang bergantung kepada upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah dinilai juga dapat terlebih dahulu menahan progres perjanjian-perjanjian internasional guna memfokuskan diri ke penangangan wabah Covid-19.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa roda perekonomian di dalam negeri tidak akan bisa bergerak tanpa adanya rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan isu kesehatan disebutnya tetap menjadi fokus demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.
“[Antara] 57 sampai 58 persen kontributor PDB kita saat ini tidak memutar ekonomi, karena merasa takut. Kami menyadari memang fokus harus ke kesehatan untuk membangkitkan kembali rasa aman,” kata Budi.
Dia menjelaskan permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998, 2008, dan 2013 yang dipicu oleh permasalahan keuangan. Pandemi Covid-19 yang menelan banyak korban jiwa disebutnya menyebabkan permasalahan ekonomi lantaran memaksa banyak pemangku kebijakan untuk membatasi aktivitas fisik dan mobilitas, padahal kegiatan fisik menjadi kunci dari bergeraknya ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Advertisement