Advertisement
Lindungi Masyarakat dari Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan & Kosmetik Berisiko BPOM Terbitkan Public Warning

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Badan Pengawasn Obat dan Makanan (POM) terus melakukan pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).
Badan POM juga melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya di peredaran. Melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, Badan POM melakukan pengawasan produk di peredaran baik secara rutin, penyidikan kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail.
Advertisement
Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa selama tahun 2019, Badan POM menemukan obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung BKO senilai Rp6,2 miliar rupiah.
Temuan obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut didominasi oleh produk yang mengandung BKO Sildenafil Sitrat, Parasetamol, Deksametason, dan Fenilbutazon. Badan POM juga menemukan satu obat tradisional impor terdaftar yang mengandung BKO Metformin dan Glibenklamid. Obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung BKO memiliki risiko kesehatan, seperti kehilangan penglihatan dan pendengaran, strok, serangan jantung, kerusakan hati, bahkan kematian.
Selain itu, Badan POM juga menemukan 32 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya.
“Temuan didominasi oleh kosmetik yang mengandung Merkuri dan Hidrokinon. Selain itu Badan POM juga menemukan 4 jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya yaitu pewarna dilarang Merah K3. Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit,” jelas Kepala Badan POM.
Temuan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik ilegal tersebut merupakan hasil pengawasan di lapangan dan pengawasan di media daring. Temuan obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO serta kosmetik mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya telah ditindaklanjuti secara administratif, antara lain berupa pembatalan notifikasi/izin edar, penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan.
Terkait penanganan produk ilegal, selama tahun 2019 Badan POM telah mengungkap 42 perkara obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung BKO, serta 96 perkara kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya yang telah ditindaklanjuti secara pro-justitia.
Kepala Badan POM menyampaikan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, putusan tertinggi pengadilan perkara obat tradisional dan suplemen kesehatan dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara 2 tahun dan denda Rp1 miliar rupiah, sedangkan perkara kosmetik dijatuhi sanksi berupa putusan pengadilan paling tinggi penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar rupiah.
Selain hasil temuan di atas, Badan POM juga telah menindaklanjuti hasil laporan Post-Marketing Alert System (PMAS) yang dilaporkan oleh negara lain yaitu sebanyak 324 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 78 item kosmetik mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya.
Semua temuan PMAS tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di Badan POM. Kepala Badan POM kembali menegaskan agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
“Di tahun 2019 Badan POM masih menemukan adanya peredaran produk yang sudah pernah dilakukan public warning tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu masyarakat harus lebih waspada serta tidak mengonsumsi produk–produk sebagaimana tercantum dalam lampiran public warning ini, ataupun yang sudah pernah diumumkan dalam public warning sebelumnya,” tegas Penny K. Lukito.
Kepala Badan POM mengajak masyarakat untuk bersama-sama melindungi diri dari konsumsi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan ilegal termasuk palsu yang banyak ditemukan Badan POM dijual secara daring. Karena obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan ilegal termasuk palsu tersebut, tidak terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya. Ingat selalu Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).
Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk yang tertera pada labelnya, memiliki Izin edar Badan POM, dan tidak melebihi masa kedaluwarsa. Dalam rangka melindungi masyarakat dari kerugian dan bahaya kesehatan akibat penggunaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ilegal, dan atau/atau mengandung Bahan Kimia Obat serta Kosmetik ilegal dan /atau mengandung bahan berbahaya. Telah diterbitkan Public Warning sebagai berikut:
1.Publik Warning No. HM 01.1.2.07.20.18 tanggal 1 Juli 2020 tentang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat serta Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung bahan Kimia Obat Hasil Laporan Post Market Alert System.
2.Publik Warning No. HM 01.1.2.07.20.19 tanggal 1 Juli 2020 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya serta Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Hasil Laporan Post Market Alert System.
3.Publik Warning No. HM 01.1.2.07.20.20 tanggal 1 Juli 2020 tentang Waspada Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Palsu. Selengkapnya bisa dibaca di website Badan POM www.pom.go.id dan di website BBPOM di Yogyakarta bbpom-yogya.pom.go.id (Dipublikasikan oleh BBPOM di Yogyakarta).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Libur Sekolah, 230 Wisatawan Tersengat Ubur-ubur di Pantai Wilayah Bantul
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
- Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
- KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
- Gerombolan Pemuda Mabuk Bobol Warung, Curi Tabung Gas Peralatan Dapur hingga Beras
- Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
- Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Advertisement
Advertisement