Advertisement
Putusan MA soal Pilpres 2019 Ramai Jadi Perbincangan Warganet
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU No.5/2019 tengah ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial twitter.
Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Advertisement
BACA JUGA : Sidang Sengketa Pilpres, KPU: Laksanakan Apapun Putusan
Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada 20 Oktober 2019. Namun, baru dipublikasikan pada pekan ini. Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berikut ini berbagai komentar warganet mengenai putusan MA tersebut:
@SutanSantuy: Menang tdknya Jokowi dlm Pilpres 2019 telah diputus oleh MK krn hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Dan jg putusan MA baru diproses pada Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik oleh MPR.
@asboediono_id: Mungkin HIP, Omnibus Law, Corona dan Perrpu Corona juga Marah-Marah hanya pengalihan isu agar supaya putusan MA menjadi sesuatu yang dapat diabaikan.
BACA JUGA : Tak Jadi 28 Juni, MK Akan Bacakan Hasil Putusan Sengketa
@Suriana76693950: Jadi, selanjutnya bgmana putusan MA itu ???
@Najhwa_AM: Putusan MA hanya mengenai uji materiil pasal 3 (7) PKPU No.5/2019. Secara UU No.7/2017 R1 dan R2 sdh memenuhi syarat.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin sesuai dengan konstitusi.
Hasyim menjelaskan hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan.
"Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 6A UUD 1945," kata Hasyim lewat pesan singkat, Selasa, 7 Juli 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Penjelasan Kapan Surat Tilang via WhatsApp Berlaku Nasional
Advertisement
Kenaikan Yesus Kristus, Tokoh Agama Ajak Jaga Toleransi
Israel Kecewa Joe Biden Ancam Setop Pasok Senjata Setelah Rafah Dibombardir
Angka Kelahiran Rendah, Korsel Akan Bentuk Kementerian Baru
Advertisement
Jamaah Haji Harus Waspadai Penyakit ISPA
AS Setop Suplai Senjata ke Israel Setelah Rafah Dibombardir
Korlantas Uji Coba Keamanan Pengiriman Bukti Tilang Melalui Nomor WA
Jokowi Cermati Nama-nama Calon Pansel KPK Sebelum Diumumkan
Advertisement
Turki Pukul Israel dengan Embargo Hubungan Perdagangan
Berita Pilihan
- Tiga Naskah Kuno Indonesia Ditetapkan Jadi Memory of the World oleh UNESCO
- Ini Daftar Vaksinasi Wajib bagi Jemaah Calon Haji Sebelum ke Tanah Suci
- Pengakuan Kedaulatan Palestina, Beberapa Negara Uni Eropa Bakal Deklarasi Bareng
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
Advertisement
Rekrutmen Terbuka Panwascam Pilkada Sleman Ditutup, Simak Jadwal Tahapan Seleksi Selanjutnya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Operasional KRL Jogja Solo Ditambah Jadi 30 Perjalanan
- Empat Kades di Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi, Tilap Dana Pembangunan Jalan Total Senilai Rp1,2 M
- Saksi Bongkar Fakta SYL Bayar ART hingga Beli Sapi Rp360 Juta dari Patungan Pegawai Kementan
- Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Kandang Ayam di Semarang, 7.000 Anak Ayam Mati Terpanggang
- AstraZeneca Tarik Besar-besaran Vaksin Covid-19 Buatannya, Ini Alasannya
- Viral Unboxing Paket Mainan Megatron, Kemenkeu Pastikan Itu Bukan Ulah Bea Cukai
- Tanggapi Isu Jadi Menkeu, Budi Gunadi Bilang Ingin Jadi Menteri Penerangan
Advertisement
Advertisement
