Advertisement
Putusan MA soal Pilpres 2019 Ramai Jadi Perbincangan Warganet
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU No.5/2019 tengah ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial twitter.
Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Advertisement
BACA JUGA : Sidang Sengketa Pilpres, KPU: Laksanakan Apapun Putusan
Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada 20 Oktober 2019. Namun, baru dipublikasikan pada pekan ini. Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berikut ini berbagai komentar warganet mengenai putusan MA tersebut:
@SutanSantuy: Menang tdknya Jokowi dlm Pilpres 2019 telah diputus oleh MK krn hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Dan jg putusan MA baru diproses pada Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik oleh MPR.
@asboediono_id: Mungkin HIP, Omnibus Law, Corona dan Perrpu Corona juga Marah-Marah hanya pengalihan isu agar supaya putusan MA menjadi sesuatu yang dapat diabaikan.
BACA JUGA : Tak Jadi 28 Juni, MK Akan Bacakan Hasil Putusan Sengketa
@Suriana76693950: Jadi, selanjutnya bgmana putusan MA itu ???
@Najhwa_AM: Putusan MA hanya mengenai uji materiil pasal 3 (7) PKPU No.5/2019. Secara UU No.7/2017 R1 dan R2 sdh memenuhi syarat.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin sesuai dengan konstitusi.
Hasyim menjelaskan hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan.
"Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 6A UUD 1945," kata Hasyim lewat pesan singkat, Selasa, 7 Juli 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Survei LSI: Publik Ogah Pilkada Dipilih DPRD
Ridwan Kamil dan Atalia Resmi Bercerai Tanpa Konflik
KPK Bantah Pimpinan Terbelah dalam Kasus Kuota Haji
PDIP Singgung Motif Pemanggilan Rieke oleh KPK
Advertisement
Prabowo Umumkan Indonesia Capai Swasembada Pangan di Karawang
Viral Balita Jatuh dari Balkon, Polisi Selidiki Dugaan Penelantaran
Soal Perpanjang Pencekalan Mantan Menag Yaqut, Ini Kata KPK
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Advertisement
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
Advertisement
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Berita Pilihan
Advertisement
Percepat Pola Tanam, Bantul Targetkan Luas Tanam Padi 35.000 Hektare
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi 40 Hari
- Dua Proyek Jalan di Karanganyar Molor ke 2026, Kontraktor Didenda
- Retret Kabinet, Prabowo Singgung PKB Sambil Berseloroh
- Pencurian Anjing di Sleman, Aksi Pelaku Terekam CCTV
- Kasus Tendangan Kungfu, Pemain Putra Jaya Dihukum Seumur Hidup
- DPRD DIY Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Hilangkan Hak Rakyat
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
Advertisement
Advertisement
