Advertisement
Anies Didesak Mendeklarasikan Cawapres, Ini Jawaban Partai Demokrat
Anies Baswedan - Harian Jogja - Bernadheta Dian Saraswati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Demokrat menanggapi terkait desakan pendeklarasian nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa nantinya pendeklarasian dijadwalkan pada last minute itu akan berdampak pada suara di Pilpres 2024.
Advertisement
Pemilihan bulan Juni ini dianggap ideal karena bulan ini mempunya jarak waktu delapan bulan dari proses pemilihan umum, sama seperti tahun 2019 lalu, saat Demokrat mengambil sikap pada bulan Agustus atau delapan bulan sebelum pemilihan.
“Jadi timeframenya sama, apalagi mas AHY sudah menjelaskan kita ini Indonesia capres cawapres Indonesia ini wilayahnya luas skali sehingga kalo hanya 2-3 bln ga akan cukup,” ujar Herzaky di DPP Demokrat, Rabu (7/6/2023).
BACA JUGA: Inspektorat DIY Mulai Menghitung Kerugian Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di 3 Lokasi Ini
Herzaky kemudian menyebut bahwa desakan terkait hal ini sebagai bentuk momentum konsolidasi dari koalisi ini menjadi penting.
“makanya kita ingin disegerakan tapi ingat disegerakan ini bukan bilang harus siapa capres dan cawapresnya ngga ada,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief ingin agar sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan segera diumumkan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
KPP sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka sudah sepakat mengusung Anies sebagai calon presiden (capres).
Artinya, kini KPP tinggal mencari cawapres untuk Anies. Belakangan, Anies dikabarkan sudah mengantongi satu nama cawapresnya.
Andi Arief pun mendesak agar paling lambat bulan ini nama cawapres Anies diumumkan ke publik.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan demokrat akan mengevuasi," ungkap Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).
Dia menambahkan, dalam banyak survei elektabilitas Anies cenderung menurun. Menurutnya, alasan penurun itu karena lambannya deklarasi capres-cawapres dari KPP. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
