Advertisement
Anies Didesak Mendeklarasikan Cawapres, Ini Jawaban Partai Demokrat
Anies Baswedan - Harian Jogja - Bernadheta Dian Saraswati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Demokrat menanggapi terkait desakan pendeklarasian nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa nantinya pendeklarasian dijadwalkan pada last minute itu akan berdampak pada suara di Pilpres 2024.
Advertisement
Pemilihan bulan Juni ini dianggap ideal karena bulan ini mempunya jarak waktu delapan bulan dari proses pemilihan umum, sama seperti tahun 2019 lalu, saat Demokrat mengambil sikap pada bulan Agustus atau delapan bulan sebelum pemilihan.
“Jadi timeframenya sama, apalagi mas AHY sudah menjelaskan kita ini Indonesia capres cawapres Indonesia ini wilayahnya luas skali sehingga kalo hanya 2-3 bln ga akan cukup,” ujar Herzaky di DPP Demokrat, Rabu (7/6/2023).
BACA JUGA: Inspektorat DIY Mulai Menghitung Kerugian Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di 3 Lokasi Ini
Herzaky kemudian menyebut bahwa desakan terkait hal ini sebagai bentuk momentum konsolidasi dari koalisi ini menjadi penting.
“makanya kita ingin disegerakan tapi ingat disegerakan ini bukan bilang harus siapa capres dan cawapresnya ngga ada,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief ingin agar sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan segera diumumkan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
KPP sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka sudah sepakat mengusung Anies sebagai calon presiden (capres).
Artinya, kini KPP tinggal mencari cawapres untuk Anies. Belakangan, Anies dikabarkan sudah mengantongi satu nama cawapresnya.
Andi Arief pun mendesak agar paling lambat bulan ini nama cawapres Anies diumumkan ke publik.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan demokrat akan mengevuasi," ungkap Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).
Dia menambahkan, dalam banyak survei elektabilitas Anies cenderung menurun. Menurutnya, alasan penurun itu karena lambannya deklarasi capres-cawapres dari KPP. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
