Jika AHY Jadi Menteri, Siapa yang Diuntungkan?

Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) dan istri Annisa Pohan (kanan) saat menyambangii kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Rabu (5/6/2019). - Antara/Reno Esnir
04 Juli 2020 21:07 WIB Saeno News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet membuat sejumlah nama disebut-sebut layak masuk kabinet menggantikan menteri yang ada saat ini. Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY termasuk salah satunya.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menyebutkan kemungkinan itu besar. "Sekarang AHY menjadi ketua umum Demokrat, tapi masih menjadi bayang-bayang SBY, sementara panggung masih kalah sama kepala daerah," ujar Toto saat menjadi pembicara pada webinar seri Solusi Untuk Negeri, Sabtu (4/7/2020).

Pembicara lain dalam webinar bertema Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan adalah Rocky Gerung dan Pangeran Siahaan.

Menurut Yinarto, dengan menjadi menteri, AHY akan memiliki panggung menjelang 2024.

Di sisi lain, selain manfaat yang bisa dipetik AHY, masuknya dia ke kabinet juga berdampak pada penambahan kekuatan pendukung pemerintah di parlemen.

Dengan begitu, akan semakin mudah bagi pemerintah untuk meloloskan RUU Omnibus Law.

Namun, ujar Toto, pemikiran seperti itu tentunya kembali pada pandangan soal kekuatan ologarki politik. Hal, yang menurut Toto, menjadi masalah di negeri ini.

Reshuffle, lanjut Toto, mestinya diarahkan pada perbaikan kabinet dengan menempatkan orang-orang yang ahli atau memiliki kapabilitas teknokratis, untuk melakukan tata kerja bukan untuk menata koalisi.

Ekspresi kemarahan Jokowi saat sidang bersama para menteri, pada 18 Juni 2020, menurut Toto juga tidak menyebut partai. Ekspresi Jokowi itu lebih sebagai peringatan ke dalam internal kabinet.

Reshuffle, lanjut Toto, karena itu semestinya bertujuan untuk melakukan tata kerja bukan untuk menata koalisi.

"Kalau yang dilakukan adalah untuk tata koalisi dan AHY masuk ke dalam kabinet maka hal itu menjadi antiklimaks," ujar Toto.

Toto malah mempertanyakan urgensi masuknya AHY ke kabinet dengan penanganan Covid-19 secara lebih baik.  

Kinerja Menteri di Era Pandemi

Isu reshuffle kabinet menggelinding setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya atas kinerja kementerian di saat pandemi Covid-19.

"Presiden Jokowi memberikan arahan tegas kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan Covid-19. Arahan tersebut disampaikannya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis, 18 Juni 2020," demikian penjelasan pada video yang diunggah Sekretariat Presiden.

Hal itu lantas memunculkan selebaran daftar menteri hasil reshuffle. Di antara selebaran yang beredar, muncul nama baru seperti Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan. Letjen TNI Donny Munardo, dan Jenderal TNI Andhika Perkasa.

Sementara sejumlah nama yang selama ini menjadi menteri, tidak disebutkan dalam selebaran tersebut. Mereka adalah Yasonna H laoly, Nadiem Makarim, Juliari batubara, Abdul Halim Iskandar, dan Terawan Agus Putranto. Demikian pula dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,

Sedangkan nama baru yang muncul di antaranya adalah Ketua Umum PB  IDI Daeng Muhammad Faqih, pengusaha Soetrisno Bachir, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno. Juga muncul nama Doni Monardo sebagai Kepala BIN dan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Sedangkan nama mantan menteri yang kembali muncul adalah Sofyan Djalil dan Triawan Munaf.

Video Presiden Jokowi marah dalam rapat kabinet pada 18 Juni, yang baru diunggah Sekretariat Presiden, pada 28 Juni menimbulkan sejumlah pertanyaan dan analisis.

Muncul anggapan bahwa video marah-marah Presiden itu bagian dari setting-an, apalagi Presiden saat marah terlihat sambil sesekali menatap teks.

Jika mengutip penjelasan Kepala Staf Kepresidenan kepada Antara, Presiden memang gemas dengan kinerja menteri di masa pandemi.

Sehari setelah video itu beredar, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara khusus mengungkap latar belakang dan alasan Presiden Joko Widodo menegur keras jajaran kabinetnya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

"Presiden memberikan gambaran dan mengajak semua pembantu Presiden, menteri dan kepala lembaga untuk memahami sungguh-sungguh karena kita sedang mengalami situasi krisis, situasi extraordinary (luar biasa) yang harus dipahami secara extraordinary, kita tidak bisa melakukan dengan cara linier, untuk itu Presiden menekankan bagaimana menangani situasi kritis itu juga harus secara extraordinary," kata Moeldoko kepada Antara.

Presiden, ujar Moeldoko, khawatir ada yang berpikir kita tidak sedang memasuki situasi yang krisis.

Moeldoko menyebutkan bahwa Presiden memberikan pernyataan lebih keras, untuk men-challenge (memberikan tantangan) menteri dan kepala lembaga agar membangun sense (kepekaan) dan setelah itu harus mencari cara-cara baru.

Ditanya tingkat kegemasan Presiden atas kinerja menteri, jika menggunakan skor 1 sampai 5, menurut Moeldoko tingkat gemas Presiden sudah mendekati angka 5.

Lantas apakah video kemarahan Presiden yang diunggah 10 hari setelah kejadian tidak memiliki agenda tertentu?

Pengamat politik Yunarto Wijaya sepakat jika ada yang mengatakan ada agenda setting, "walaupun agak berbeda," ujar Yunarto.

Terkait adegan Presiden Jokowi marah sambil melihat teks, Yunarto menegaskan bahwa marah dengan teks adalah bentuk marahnya pemerintahan. Berbeda dengan marah tanpa teks yang dilakukan oposisi, ujar Yunarto sambil mencontohkan marahnya Prabowo saat masa pilpres 2019.

"Kemarahannya [Presiden Jokowi] memang katakanlah disiapkan untuk kebutuhan internal;" ujar Yunarto pada webinas Solusi untuk Negeri, Sabtu (4/7/2020).

Tapi, duga Yunarto, setelah itu ada kebijakan lain yang ingin diambil yakni reshuffle. Jika hal itu yang terjadi, maka marahnya Jokowi merupakan sebuah prakondisi yang baik.

"Kedua, memang ada rencana reshuffle, tapi kemudian ada testing the water," ujar pengamat dengan sapaan populer Toto ini. "Atau mungkin, Presiden sudah memutuskan [untuk melakukan] reshuffle," lanjutnya.

Toto selain prakondisi, ekspresi marah Presiden juga bisa dinilai sebagai cara untuk menaikkan posisi tawar di hadapan para menteri atau partai politik.

Bisa juga, lanjut Toto, pengunggahan video marahnya Presiden dimaksudkan sebagai prakondisi agar ketika benar0benar terjadi reshuffle, masyarakat tidak terlalu kaget.

Kekuatan Oligarki

Rocky Gerung berpandangan meski Presiden memiliki hak untuk melakukan reshuffle kabinet, penentu dalam proses reshuffle adalah sekelompok kekuatan politik yang berada di belakangnya.

"Politik kita ada variabel yang enggak mungkin dibaca surveyor, komparatif politik enggak mungkin bisa membacanya," ujar Rocky Gerung.

Secara normatif, yang memutuskan reshuffle memang presiden. "Tapi siapa yang menentukan keputusan tersebut? Di belakang presiden ada oligardki yang harus tetap terjaga bahkan saat presiden mundur pada 2024," ujar Rocky.

Rocky menyebutkan bahkan setelah tidak menjadi Presiden RI, Jokowi tetap punya beban agar setelah 12 jam lengser dirinya tidak dipermasalahkan.

Rehuffle, ujar Rocky, tidak bisa lepas dari jaminan bahwa oligarki politik yang ada tidak keberatan.

"Kepentingan politik ditetukan oleh oligarki yang tersembunyi," ujar Rocky Gerung.

Yunarto Wijaya sepakat bahwa oligarki menjadi masalah dan akan menjadi lebih bermasalah lagi ketika dalam menyeleksi Presiden rancu dalam memilih kabinet yang generalis atau spesialis.

Masalah menjadi lebih besar jika presiden memberi cek kosong kepada partai politik.

Bagi-bagi kursi kepada partai, menurut Yunarto, bisa dibatasi selain secara kuantitatif juga dengan melakukan filter bahwa anggota kabinet harus teknokratis. Jadi, ketika ada nama yang diajukan parpol tapi ternyata tidak layak, presiden bisa menolaknya.

"Sehingga politik dagang sapi tidak buruk buruk amat," kata Yunarto.

Terkait momen reshuffle, Pangeran Siahaan mengatakan tidak ada waktu yang tepat atau tidak tepat soal reshuffle. Hal itu,merupakan hak prerogatif presiden. 

Terkait munculnya nama-nama yang disebut-sebut perlu diganti, Pangeran menyebutkan hal itu tidak terlepas dari ekspose terhadap menteri bersangkutan selama ini.

"Menteri-menteri yang tidak dikenal, tidak ada sentimen, karena tidak ada interaksi," ujar Pange.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia