Advertisement
Pemerintah Revisi Defisit Jadi 6,34 Persen, PKS Protes
nKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di Jakarta, Jumat (13/3/2020). JIBI - Bisnis/ Samdysara Saragih\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menjadi 6,34 persen di tengah pandemi Covid-19 sangat mengkhawatirkan.
“Dari batas awal 3 persen PDB, akibat Covid-19, pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu yang membolehkan pelebaran batas defisit APBN lebih dari 3 persen,” kata Mardani melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Advertisement
Mardani menuturkan proyeksi itu mengakibatkan semakin membengkaknya beban utang pemerintah dan meningkatnya rasio beban utang terhadap PDB.
“Untuk menambal defisit APBN 6,27 persen, diperlukan tambahan pembiayaan Rp175 triliun. Dalam Perpres 54/2020, pemerintah sebelumnya menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp1.006 triliun,” kata dia.
Dengan adanya postur anggaran yang baru, dia mengatakan, pembiayaan utang pemerintah tahun ini diperkirakan akan membengkak menjadi Rp1.181 triliun.
“Sementara total utang pemerintah per akhir Maret 2020 sudah Rp 5.192,56 triliun naik 4,93 perse dibandingkan bulan sebelumnya yang Rp 4.948,18 triliun. Rasio utang pemerintah sudah mencapai 32,12 persen terhadap PDB hingga akhir Maret 2020,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2020 untuk menampung perubahan struktur fiskal yang digunaka untuk penanganan dampak pandemi Corona atau Covid-19.
Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Perpres tersebut dikeluarkan Istana berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2020.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan terbaru soal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
