Pemerintah Revisi Defisit Jadi 6,34 Persen, PKS Protes

Harianjogja.com, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menjadi 6,34 persen di tengah pandemi Covid-19 sangat mengkhawatirkan.

“Dari batas awal 3 persen PDB, akibat Covid-19, pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu yang membolehkan pelebaran batas defisit APBN lebih dari 3 persen,” kata Mardani melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Mardani menuturkan proyeksi itu mengakibatkan semakin membengkaknya beban utang pemerintah dan meningkatnya rasio beban utang terhadap PDB.

“Untuk menambal defisit APBN 6,27 persen, diperlukan tambahan pembiayaan Rp175 triliun. Dalam Perpres 54/2020, pemerintah sebelumnya menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp1.006 triliun,” kata dia.

Dengan adanya postur anggaran yang baru, dia mengatakan, pembiayaan utang pemerintah tahun ini diperkirakan akan membengkak menjadi Rp1.181 triliun.

“Sementara total utang pemerintah per akhir Maret 2020 sudah Rp 5.192,56 triliun naik 4,93 perse dibandingkan bulan sebelumnya yang Rp 4.948,18 triliun. Rasio utang pemerintah sudah mencapai 32,12 persen terhadap PDB hingga akhir Maret 2020,” ujarnya.

Pemerintah menyiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2020 untuk menampung perubahan struktur fiskal yang digunaka untuk penanganan dampak pandemi Corona atau Covid-19.

Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Perpres tersebut dikeluarkan Istana berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2020.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan terbaru soal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN 2020.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia