Advertisement
JPW Kecam Ancaman Pembunuhan untuk Panitia dan Narasumber Diskusi di UGM
Iustrasi Universitas Gadjah Mada. - Ist/ Dok UGM
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Jogja Police Watch (JPW) mengecam keras tindakan ancaman pembunuhan kepada panitia dan narasumber sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Diskusi secara virtual tersebut membahas persoalan meluruskan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS). Diskusi sedianya diselenggarakan pada Jumat (29/5/2020), namun dibatalkan oleh panitia dengan berbagai macam pertimbangan salah satunya alasan keamanan.
Advertisement
Baharuddin Kamba selaku Kadiv Humas JPW menilai ancaman pembunuhan ini sesuatu yang serius, bukan dilakukan orang iseng apalagi yang mengalami gangguan kejiawaan dan tentunya sudah punya kealihan di bidang teknologi yakni soal meretas sosial media milik orang lain.
JPW menilai sangat mudah bagi kepolisian dalam hal ini Polda DIY untuk mengungkap motif ancaman pembunuhan, menangkap dalang dan pelaku ancaman pembunuhan. Dengan catatan asal polisi serius menuntaskan kasus ini.
"Segala komponen masyarakat pasti mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap kasus hingga tuntas. Asalkan polisi serius atas kasus ini," kata Kamba dalam rilisy yang diterima Harianjogja.com, Minggu (31/5/2020).
Selain itu pihak kepolisian sudah sangat terlatih dan memiliki alat yang canggih untuk mengungkap sebuah kasus. Misalnya mengungkap para terduga teroris dan menangkap pengedar narkoba. Itu bukti nyata mudah bagi kepolisian untuk mengungkapnya. Seharusnya dalam kasus ancaman pembunuhan ini polisi juga mudah untuk mengungkapnya.
"JPW mendukung para korban ancaman pembunuhan untuk segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Siapa pun yang terlibat kasus ini harus diproses hukum secara adil dan transparan," lanjut dia.
Para saksi dan korban wajib dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tanpa harus diminta. JPW mengajak seluruh elemen masyarakat di Yogyakarta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
