Advertisement
Hasil Survei: Ekonomi Memburuk Akibat Covid-19 hingga Tak Ada Perubahan Penanganan
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga survei nasional Roda Tiga Konsultan memaparkan hasil survei tentang persepsi masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Jumat (22/5/2020). Salah satunya tentang dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sekitar tiga dari empat responden atau sekitar 73,2 persen mengatakan kondisi ekonominya lebih buruk sebelum adanya pandemi Covid-19, satu dari empat responden atau 24,2 persen mengaku tidak ada perubahan ekonomi dan hanya sebesar 1,6 persen responden yang merasakan kondisi ekonomi lebih baik di masa pandemi Covid-19.
Advertisement
Kemudian, lebih dari tiga per empat atau 76,7 persen responden mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun selama pandemi, sementara yang pernah menerima bantuan itu atau sebesar 23,3 persen responden mengaku dukungan yang didapatkan itu berasal dari pemda kabupaten sebesar 10 persen, pusat 5,3 persen, dan pemda provinsi 3 persen.
Adapun bantuan dari lembaga sosial cukup berperan mencapai 4,8 persen yaitu lebih tinggi dari bantuan pemda provinsi dan hampir setara dengan bantuan pemreintah pusat.
Survei ini dilakukan mulai 7-17 Mei 2020 lalu, dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan dilakukan secara telepon langsung. Secara gender, responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Tiga besar latar pekerjaan responden yaitu ibu rumah tangga 22,8 persen, petani 16,9 persen, dan wiraswasta 15,5 persen. Sisanya sekitar 10 persenan masing-masing dari pelajar mahasiswa, dan karyawan swasta, kemudian di bawah itu terdapat buruh, guru dosen, PNS honorer, pejabat negara, nelayan, pengangguran, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Cek! Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
