Advertisement
Hasil Survei: Ekonomi Memburuk Akibat Covid-19 hingga Tak Ada Perubahan Penanganan
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga survei nasional Roda Tiga Konsultan memaparkan hasil survei tentang persepsi masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Jumat (22/5/2020). Salah satunya tentang dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sekitar tiga dari empat responden atau sekitar 73,2 persen mengatakan kondisi ekonominya lebih buruk sebelum adanya pandemi Covid-19, satu dari empat responden atau 24,2 persen mengaku tidak ada perubahan ekonomi dan hanya sebesar 1,6 persen responden yang merasakan kondisi ekonomi lebih baik di masa pandemi Covid-19.
Advertisement
Kemudian, lebih dari tiga per empat atau 76,7 persen responden mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun selama pandemi, sementara yang pernah menerima bantuan itu atau sebesar 23,3 persen responden mengaku dukungan yang didapatkan itu berasal dari pemda kabupaten sebesar 10 persen, pusat 5,3 persen, dan pemda provinsi 3 persen.
Adapun bantuan dari lembaga sosial cukup berperan mencapai 4,8 persen yaitu lebih tinggi dari bantuan pemda provinsi dan hampir setara dengan bantuan pemreintah pusat.
Survei ini dilakukan mulai 7-17 Mei 2020 lalu, dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan dilakukan secara telepon langsung. Secara gender, responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Tiga besar latar pekerjaan responden yaitu ibu rumah tangga 22,8 persen, petani 16,9 persen, dan wiraswasta 15,5 persen. Sisanya sekitar 10 persenan masing-masing dari pelajar mahasiswa, dan karyawan swasta, kemudian di bawah itu terdapat buruh, guru dosen, PNS honorer, pejabat negara, nelayan, pengangguran, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini: Dari Jogja, Purworejo, dan Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
