Advertisement
Hasil Survei: Ekonomi Memburuk Akibat Covid-19 hingga Tak Ada Perubahan Penanganan
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga survei nasional Roda Tiga Konsultan memaparkan hasil survei tentang persepsi masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Jumat (22/5/2020). Salah satunya tentang dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sekitar tiga dari empat responden atau sekitar 73,2 persen mengatakan kondisi ekonominya lebih buruk sebelum adanya pandemi Covid-19, satu dari empat responden atau 24,2 persen mengaku tidak ada perubahan ekonomi dan hanya sebesar 1,6 persen responden yang merasakan kondisi ekonomi lebih baik di masa pandemi Covid-19.
Advertisement
Kemudian, lebih dari tiga per empat atau 76,7 persen responden mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun selama pandemi, sementara yang pernah menerima bantuan itu atau sebesar 23,3 persen responden mengaku dukungan yang didapatkan itu berasal dari pemda kabupaten sebesar 10 persen, pusat 5,3 persen, dan pemda provinsi 3 persen.
Adapun bantuan dari lembaga sosial cukup berperan mencapai 4,8 persen yaitu lebih tinggi dari bantuan pemda provinsi dan hampir setara dengan bantuan pemreintah pusat.
Survei ini dilakukan mulai 7-17 Mei 2020 lalu, dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan dilakukan secara telepon langsung. Secara gender, responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Tiga besar latar pekerjaan responden yaitu ibu rumah tangga 22,8 persen, petani 16,9 persen, dan wiraswasta 15,5 persen. Sisanya sekitar 10 persenan masing-masing dari pelajar mahasiswa, dan karyawan swasta, kemudian di bawah itu terdapat buruh, guru dosen, PNS honorer, pejabat negara, nelayan, pengangguran, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
