Advertisement
Kapolri Siapkan Sanksi Jika Polisi dan PNS Polri Nekat Mudik Lebaran
Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kanan). Anggota Polri dan PNS Polri tetap dilarang mudik saat lebaran Idulfitri - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis tetap melarang personel dan PNS Polri untuk pulang kampung pada saat Hari Raya Idulfitri. Larangan itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Bernomor ST/ 1449/V/KEP./2020 ter tanggal 13 Mei 2020.
Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Argo Yuwono mengatakan STR Nomor ST/ 1449/V/KEP./2020 ter tanggal 13 Mei 2020 dibuat untuk mendukung SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas.
Advertisement
Argo mengimbau seluruh personel dan PNS Polri agar maklum dan mematuhi aturan tersebut. Menurutnya, Polri harus mendukung Pemerintah Pusat dalam memutus penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.
"Kami berharap keluarga besar Polri dapat paham dan mengerti kondisi seperti ini dan kita berdoa bersama agar Pandemi Covid-19 segera berakhir," kata Argo, Jumat (15/5/2020).
Kendati demikian, personel dan PNS Polri tetap bisa melintas ke sejumlah wilayah batas negara selama bertujuan untuk kepentingan dinas sesuai dengan surat edaran gugus tugas tersebut.
Menurut Argo pemberian izin perjalanan dinas juga bakal diperketat dan lebih selektif agar tidak ada surat dinas yang dimanfaatkan personel dan PNS Polri untuk pulang kampung.
"Apabila ada PNS dan personel yang nekat, kami sudah menyiapkan sanksi tegas sebagaimana yang tertuang di dalam UU atau payung hukum yang berlaku," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
