Advertisement
Warga yang Nekat Mudik Tak Dapat Bansos
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melarang mudik dengan tujuan untuk menekan risiko penyebaran virus Corona atau Covid-19 ke berbagai daerah.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan larangan mudik itu digulirkan berdasarkan survei dan evaluasi yang telah beberapa kali dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Advertisement
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, dia menyatakan bahwa ada cukup banyak jumlah masyarakat yang menyatakan tidak mau mudik karena mengetahui bahaya dari risiko penularan Covid-19.
Meskipun demikian, masih ada beberapa warga yang mau tetap mudik, bahkan sudah ada yang terlanjur mudik ke kampung halaman.
“Sekarang kelihatannya enggak banyak [yang mau mudik] karena kalau mereka pergi, mereka enggak dapat bansos di sini [Jakarta]” kata Luhut dalam dialog dengan tema dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan investasi yang disiarkan di TVRI, Rabu (22/4/2020).
Luhut menyatakan pemerintah saat ini telah melakukan persiapan teknis untuk penerapan larangan mudik. Dengan adanya larangan tersebut, dia memperkirakan jumlah pemudik akan sangat berkurang signifikan.
Agar larangan mudik bisa efektif, Luhut yang juga merupakan Ad Interim Menteri Perhubungan ini menyatakan bahwa hal tersebut harus terus dikampanyekan kepada seluruh elemen masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan alasan mudik dilarang.
“Di kita ini [mudik] sudah budaya yang jadi bagian hidup. Ketemu keluarga yang dirindukan dan kita paham betul itu. Tapi masalahnya Jakarta jadi pusat Corona. Di beberapa tempat lain ada yang tertular, setelah ditracing ternyata dari Jakarta,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Retribusi TPI Tak Capai Target, PAD Perikanan 2025 Baru 61 Persen
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Sleman Antisipasi Lonjakan Arus Lebaran jika GT Purwomartani Dibuka
- Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru untuk 21 Januari 2026
- Update Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini, 21 Januari 2026
- Konsumsi Warga Kulonprogo Terendah se-DIY
- Frederic Injai Berpeluang Perkuat PSS Saat Menjamu Barito Putera
- KDMP di DIY Bisa Dibangun Tanpa Tunggu SK Gubernur
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Januari 2026, Ini Lokasi dan Jam Layanan
Advertisement
Advertisement



