Advertisement
Indonesia Tidak Akan Latah Berlakukan Lockdown
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 Achmad Yurianto memberi keterangan update kasus corona di Indonesia, Istana Presiden, Rabu (11/3/2020). - JIBI/Bisnis.com/M Khadafi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak menjadikan opsi lockdown atau karantina wilayah sebagai penyelesaian penanganan wabah Corona. Pemerintah tidak mau latah menyikapi desakan itu.
Juru bicara penanganan Covid-19 di Indonesia Achmad Yurianto mengatakan seluruh penanganan terkait Corona masih akan bersifat dinamis. Akan tetapi, lanjutnya, lockdown bukan opsi untuk penanganan kasus ini.
Advertisement
"Apakah dengan lockdown menyelesaikan masalah atau malah bikin masalah baru. Kita harus hati-hati betul dengan ini, kita enggak latah-latahan kok ya," kata Yuri di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (15/3/2020).
"Karena saya katakan ini bukan masalah kesehatan saja, masalahnya banyak banget. Jadi keputusan lockdown atau tidak adalah keputusan pemerintah setelah mempertimbangkan semua aspek," tegas Yuri.
Yuri mengatakan pemerintah sangat berhati-hati dengan pilihan lockdown. Meski China mampu menurunkan penyebaran virus melalui kebijakan lockdown, langkah itu tak selamanya berbuah manis di negara lain.
Salah satunya adalah Korea Selatan. Negeri Gingseng sempat melakukan upaya lockdown untuk membendung meluasnya wabah. Tak dinyana, langkah itu malah meningkatkan angka masyarakat yang terjangkit. Kini, Korsel telah membuka kembali akses keluar masuk wilayahnya.
Yuri menegaskan Indonesia memiliki kehormatan untuk bisa menentukan sikap sendiri dan tidak dapat dipaksa oleh pihak lain.
"Kita negara yang merdeka enggak harus mengikuti mereka. Kita punya pertimbangan di sini ada tim ahlinya banyak yang bisa berikan pertimbangan cukup banyak dan kita yakini tidak perlu ada kepanikan. Itu aja kuncinya," terang Yuri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
